UMKM Butuh Legalisasi dan Perlindungan Hukum

user
Tomi Sujatmiko 29 September 2022, 16:42 WIB
untitled

Krjogja.com - KARANGANYAR - Sekitar 75 persen pelaku usaha mandiri binaan UMKM Jooss belum memiliki legalitas usaha serta minim edukasi hukum. Mereka kemudian dikumpulkan untuk mendapat pendampingan.

Ratusan pelaku UKM tersebut diundang UMKM Jooss di ruang rapat paripurna DPRD Karanganyar, Kamis (29/9) dalam acara bertajuk Workshop UMKM: Tata Cara Pengajuan Legalitas Usaha dan Pendampingan Perlindungan Hukum bagi Pelaku UMKM.

Ketua Panitia Acara Workshop, Wahyuningsih mengatakan terdapat 1.250 pelaku usaha mandiri yang dibina UMKM Jooss. Dari jumlah itu, hanya 25 persen saja yang memiliki Nomor Induk Berdagang (NIB). Sedangkan mayoritas pelaku usaha sistem tradisional. Mereka tak terdaftar di data base pemerintah.

"Kita mendorong lainnya dapatkan NIB. Sebenarnya gampang mendaftarnya. Hanya saja kebanyakan orang awam IT, takut salah dan servernya sering eror karena se Indonesia yang mengakses," katanya kepada wartawan di Karanganyar.

NIB merupakan nomor register pelaku usaha yang diinventarisasi pemerintah. Kepemilikan NIB memudahkan pendataan calon penerima bantuan dari kalangan pelaku usaha. Ning, sapaan akrabnya, mengatakan UMKM ber-NIB sudah merasakan sendiri kucuran bantuan pemerintah. Seperti bantuan permodalan dan peningkatan kapasitas pelaku usaha.

"Ada bantuan dari Kemendikbud, Kementrian Perdagangan dan lainnya. Semua wajib memiliki NIB," katanya.
UMKM Jooss bersedia membantu pelaku usaha mengakses NIB. Pendaftarannya diampu Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu (DPMPTSP). (Lim)

Kredit

Bagikan