Kompensasi Ternak Imbas PMK Tidak Jelas, Dewan Minta Pendataan

user
Agusigit 30 September 2022, 14:30 WIB
untitled

BANTUL - Kompensasi bagi pemilik hewan ternak yang mati akibat Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) hingga kini belum jelas nasibnya. Sementara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Bantul sebagai instansi yang menaungi peternak   juga belum mendapatkan kepastian dari pemerintah pusat terkait ganti rugi tersebut. Sebagaimana diketahui besaran ganti rugi yakni Rp 10 juta untuk sapi, kambing Rp 1 juta hingga Rp 1,5 untuk babi.
 
"Hingga sampai hari ini, kita masih menunggu kepastian program ganti rugi dari Kementerian Pertanian RI tersebut. Kalau dari dinas  sendiri jelas tidak punya anggaran untuk mengganti ternak yang mati akibat PMK," ujar Kepala DKPP Bantul, Joko Waluyo, Jumat (30/9).
 
 
Merujuk data DKPP Kabupaten Bantul, sebanyak 93 ekor ternak dengan dominasi sapi meregang nyawa terpapar PMK.  Sementara Komisi B DPRD Bantul mendesak agar Pemerintah Daerah Bantul lewat DKPP lebih agresif,  proaktif berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian. Sehingga ada kejelasan terkait program ganti rugi ternak mati itu.
 
"Pemerintah pusat lewat Kementerian Pertanian sudah menyampaikan terkait ganti rugi tersebut. Tentu kepastiannya sangat ditunggu masyarakat  Bantul yang ternaknya mati akibat terpapar PMK," ujar Ketua Komisi B DPRD Bantul, Wildan Nafis SE.
 
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menegaskan, dalam kondisi seperti ini  koordinasi dan sikap proaktif DKPP Bantul dengan Kementerian Pertanian sangat penting. Mengingat kepastian kelanjutan program tersebut sangat ditunggu masyarakat. Terlebih warga yang ternaknya mati akibat PMK dan mengalami rugi hingga  jutaan rupiah. 
 
"Bagi masyarakat kecil, budidaya sapi itu sebagai tabungan. Misalnya untuk memenuhi kebutuhan  sekolah anaknya. Artinya kepastian bantuan ganti rugi ternak ini sangat dinantikan," ujarnya.
Wildan mendorong agar pendataan ternak yang mati akibat  PMK  lebih cermat. Jangan sampai terjadi masyarakat yang ternaknya mati tidak masuk daftar. "Jangan sampai  ada peternak yang tidak mendapatkan ganti rugi karena DKPP Bantul tidak mencatat. Itu nantinya akan menimbulkan persoalan rumit dikemudian hari," jelasnya.(Roy)

 
 
 
 

Kredit

Bagikan