Keabsahan Dokumen Parpol, KPU Sukoharjo Klarifikasi Langsung Masyarakat

user
Tomi Sujatmiko 02 Oktober 2022, 14:25 WIB
untitled

Krjogja.com - SUKOHARJO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sukoharjo melakukan klarifikasi secara langsung tanggapan masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan partai politik (Parpol) termin kedua guna memastikan kebenaran data.

Divisi Sosialiasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Sukoharjo Suci Handayani, Minggu (2/10) mengatakan, klarifikasi dilakukan pada Sabtu (1/10) di Pendapa Kantor KPU Jalan Diponegoro no 41B Joho Sukoharjo. Terdapat 19 orang terundang untuk melakukan klarifikasi secara langsung karena nama masuk dalam daftar anggota 14 parpol di Sukoharjo. Ada warga yang melaporkan 1 nama lewat 2 laporan, sehingga hanya terhitung 18 pelapor klarifikasi.

Warga yang menghadiri undangan KPU Sukoharjo terverifikasi 16 orang. Satu orang diklarifikasi melalui video call karena bertempat tinggal di Jakarta. Lalu dua warga masyarakat yang belum bisa hadir karena kecelakaan dan ada kegiatan lain, sehingga dilakukan penjadwalan untuk klarifikasi di lain hari.

Mayoritas masyarakat yang melakukan klarifikasi karena yang bersangkutan sebagai ASN baik PNS maupun PPPK. Sebanyak 5 partai bisa menghadiri klarifikasi tanggapan masyarakat ini yaitu PAN, PKS, PKB, Partai GARUDA dan Partai GELORA. PDI Perjuangan, Partai Ummat, Partai Pelita, Partai Pandu Bangsa, Partai PSI, Partai Gerindra, Partai PBB, Partai Republiku Indonesia dan Partai Buruh tidak hadir dalam kesempatan ini.

Sebelumnya, KPU Sukoharjo telah melakukan klarifikasi secara langsung tanggapan masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan partai politik (Parpol) termin pertama pada Sabtu (10/09). Klarifikasi nama warga yang masuk ke dalam Sipol tanpa sepengetahuan ybs pada termin pertama dihadiri 23 orang dari berbagai latar belakang profesi . Seperti Pegawai Negeri Sipil atau PNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pegawai Badan Usaha MIlik Negara (BUMN), pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan juga guru swasta hingga tenaga honorer.

Klarifikasi secara langsung tanggapan masyarakat masih dilakukan untuk beberapa termin kedepan. "Klarifikasi ini dilakukan dengan mengundang pelapor dari warga masyarakat untuk dicek langsung terkait keabsahan dokumen Parpol. Dengan pengecekan dan klarifikasi ini diharapkan bisa diketahui kebenaran dan didapati data valid," ujarnya.

Anggota KPU Divisi Teknik Penyelenggara Syakbani Eko Raharjo mengatakan, informasi-informasi dalam keputusan KPU Nomor 346/2022 sudah disosialiasikan. Diantaranya masa perbaikan dan penyampaian dokumen persyaratan oleh parpol melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dijadwalkan 15-28 September 2022. KPU memberikan kesempatan parpol melakukan perbaikan terhadap hasil BMS (Belum Memenuhi Syarat). (Mam)

Kredit

Bagikan