Tolak Relokasi, Pemilik Kios Renteng Mengadu ke DPRD

user
Tomi Sujatmiko 03 Oktober 2022, 14:55 WIB
untitled

Krjogja.com - SRAGEN - Penghuni kios renteng RT 04/RW 03, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan/Kabupaten Sragen mengadu ke DPRD setempat, Senin (3/10/2022). Mereka menolak digusur dan direlokasi ke Pasar Terpadu Nglangon yang saat ini masih dibangun.

Para warga penghuni kios renteng menghendaki adanya negosiasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen lantaran hingga kini belum ada sosialialisasi tentang ukuran kios di Pasar Terpadu Nglangon.

Ketua RT 04/RW 03 kios renteng, Sunardi mengatakan, ada beberapa opsi yang disampaikan pemilik kios renteng di antaranya meminta kios dengan ukuran sama dengan yang mereka tempati saat ini yakni 6 x 9 meter. Kemudian, jika tidak bisa dipenuhi ukuran kios tersebut, warga bersedia dipindah ke Pasar Terpadu dengan ukuran yang lebih kecil, tapi dijatah 2 atau 3 unit kios. "Atau, misalnya tetap dijatah ukuran kios yang kecil, kami menuntut pemkab memberi lahan sekitar 15 ribu meter untuk dibangun perumahan bagi penghuni kios renteng," ujar Sunardi.

Menurut Sunardi, jumlah kios renteng saat ini sebanyak 75 unit dengan jumlah pemilik sebanyak 65 orang. Kios yang dibangun di atas tanah kas desa tersebut sudah berdiri RT sendiri dan juga memiliki balai warga. Selama ini warga juga selalu rutin membayar PBB dan retribusi kios serta ada akta jual beli lahan yang ditempati.

"Bahkan semua penghuni kios renteng juga telah ber-KTP semua dan berdiri RT sendiri. Jadi kami bukan masuk Pasar Nglangon, tapi terdata sebagai warga Karangtengah," tandasnya.

Haryanto warga kios renteng yang lain menambahkan, keinginan warga kios renteng hampir sama dengan tuntutan sebelumnya, yakni menanyakan siteplan Pasar Terpadu Nglangon sehingga mengetahui posisi dan ukurannya.

"Kami mendengar ukuran kios di Pasar Terpadu nanti terlalu kecil yakni hanya 3 meter x 5 meter. Sedangkan ukuran kios kami sekarang 6 meter x 9 meter. Kami juga ingin kepastian bagaimana nanti jika kami pindah ke kios pasar, mekanisme pindak KTP dan administrasi kependudukan lain," paparnya.

HALAMAN

Kredit

Bagikan