Bupati Temanggung Bersedia Cabut Perbup Soal Kios Pertokoan

user
Ivan Aditya 03 Oktober 2022, 16:53 WIB
untitled

Krjogja.com - TEMANGGUNG - Tidak kurang dari 700 pedagang Adi Winangun Ngadirejo Temanggung berdemonstrasi menuntut pencabutan Pergub nomor 117 tahun 2021 tentang pelaksanaan los kios pertokoan daerah di Kabupaten Temanggung, Senin (03/10/2022).

Demonstrasi dilangsungkan di kantor Bupati Temanggung Al Khadziq yang kemudian bergeser di gedung DPRD kabupaten setempat. Di kantor Bupati ditemui langsung Bupati Al Khadziq, demikian saat demonstrasi di gedung DPRD ditemui anggota DPRD dan Ketua DPRD Yunianto.

Perjuangan pedagang pasar Adi Winangun Ngadirejo Temanggung tersebut membuahkan hasil. Bupati Temanggung Al Khadziq didepan pedagang bersedia mencabut Perbup no 117 tahun 2021. DPRD melalui Yunianto menyampaikan akan menyurati bupati terkait pencabutan perbup yang dipermasalahkan.

Seorang pedagang Sumardi mengatakan perbup no 117 tahun 2021 sangat menyengsarakan pedagang yang kini masih terdampak Pandemi Covid-19. Perekonomian masih lesu, pasar masih sepi sehingga sangat keberatan jika harus membayar sewa los dan kios.

Tetapi yang lebih penting, kata dia, perbup itu telah mencabut hak pedagang dari penggunaan menjadi sewa. Pada pembangunan pasar Ngadirejo pedagang dibebani Rp 8,1 miliar dari total biaya. Kompensasinya pedagang punya hak penggunaan dan tiap lima tahun sekali memperpanjangnya dengan biasaya sekitar Rp 100 ribu per los / kios. "Perbub nomor 117, pedangan menjadi menyewa per tiga tahun membayar antara Rp 8 sampai Rp 10 juta, ini sangat aneh," kata dia.

Pedagang lainnya Riyadi mengatakan penyusunan perbup tidak melibatkan pedagang sebagai bagian dari objek. Maka itu pedagang menilainya sebagai cacar dalam proses pembuatan. "Kami pedagang menolak perbub dan meminta pemerintah untuk mengembalikan pada aturan lama," kata dia.

Ketua DPRD Kabupaten Temanggung Yunianto mengatakan berdasar musyawarah di internal DPRD memutuskan untuk menyurati Bupati untuk dapat mencabut perbub dengan mempertimbangkan aspirasi dari masyarakat terutama pedagang.

"Telah ada pertemuan dengan pedagang pasar tradisional diantaranya dari Parakan dan Candiroto, untuk mendengar keluhan. Maka itu kami akan menyurati Bupati untuk mencabut perbup," kata dia.

Dia mengatakan DPRD menginisiasi untuk pembentukan tim investigasi untuk menemukan kepemilikan kios dan los di pasar tradisional milik pemerintah daerah berdasarkan regulasi.

Terkait dengan PAD yang kemungkinan tidak tercapai dengan adanya pencabutan perbup, dia mengatakan akan percuma jika PAD tetapi menyengsarakan masyarakat. "Makanya nanti dikaji, dengan melibatkan semua pihak untuk mendapatkan regulasi yang terbaik," kata dia.

Bupati Temanggung AL Khadziq mengatakan bersedia untuk mencabut perbup no 117 Tahun 2021 jika memang pedagang keberatan. Tidak hanya itu pihaknya juga bersedia mengkaji perda yang menjadi dasar dari perbub tersebut.

"Saya bersedia mencabut perbup demikian pula dengan pencabutan perda.Tetapi percabutan perda pembahasan dengan DPRD," kata dia.

Dia mengatakan telah memerintahkan dinas terkait untuk tidak menarik dulu uang sewa. Jika ada petugas yang menarik untuk dapat melaporkan ke pihaknya.

Sementara sebelum bersedia mencabut perbup, Al Khadziq menawari pada pedagang untuk mendapat diskon hingga 50 persen dari total sewa sesuai dengan perbup. Namun tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh pedagang karena memberatkan. (Osy)

Kredit

Bagikan