Jelang Pelantikan Gubernur DIY, Eko Suwanto Ingatkan Problem Kemiskinan DIY

user
Primaswolo Sudjono 04 Oktober 2022, 07:53 WIB
untitled

Krjogja.com - YOGYA - Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto MSi mengharapkan Sri Sultan Hamengku Buwono X dan KGPAA Pakualam X yang telah ditetapkan oleh DPRD DIY pada 9 Agustus 2022 dan akan dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY periode 2022 - 2027 oleh Presiden Jokowi dapat menjalankan tugas dengan baik, khususnya menjalankan kebijakan pembangunan guna mengatasi problem kemiskinan, ketimpangan dan dampak pandemi Covid-19.

Harapan disampaikan Eko Suwanto jelang prosesi pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, yang rencananya akan digelar 10 Oktober mendantang.
"Pemda DIY jelas harus kerja keras, kerja cepat atasi problem kemiskinan, pengangguran. Pemda harus bisa membahagiakan hatinya rakyat," kata Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan, Senin, (3/10).

Data BPS terakhir, menyebutkan tahun 2019, angka penduduk miskin DIY 448,47 ribu jiwa. Adanya pandemi Covid-19, penduduk miskin DIY meningkat menjadi 475,72 ribu jiwa pada 2020. Pada 2021, jumlah penduduk miskin kembali meningkat menjadi 506,45 ribu jiwa.

Baca Juga

Agar Implementasi Efektif, Pengentasan Kemiskinan di DIY Perlu Penyesuaian

Eko Suwanto berharap Pemda DIY  juga memberikan perhatian lebih ke daerah perbatasan terutama di sektor infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.  "Pemda DIY sudah memiliki peraturan daerah nomor 3/2020 tentang pembangunan daerah perbatasan. Ke depan didorong kerjasama dengan daerah lain, mohon doanya, saat ini sedang berjalan pansus kerjasama. Keberadaan pihak ketiga maupun pemda lain juga luar negeri penting, pembangunan butuh dukungan anggaran yang memadai," kata Eko Suwanto yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta.

Sesuai dengan Perda DIY Nomor 3/2020,  tentang pembangunan wilayah perbatasan di DIY disebutkan sudah dua tahun ditetapkan. Ada tiga hal utama yang bisa jadi priorities pembangunan yaitu infrastruktur, kesehatan dan pendidikan.

Akses terhadap kesehatan bagi masyarakat dan warga di wilayah perbatasan penting agar mereka tak terlalu jauh-jauh ke kota untuk mendapatkan pelayanan publik.

"Bagaimana layanan kesehatan di Samigaluh -Gedangsari, Tegalsari, Karangmojo dan seterusnya. RS tipe D atau C bisa di wujudkan misalnya. Saat ada yang sakit tidak perlu jauh-jauh, ada dokter speaialis, ibu mengandung bisa segera ditangani," kata Eko Suwanto.

Untuk pembangunan infrastruktur jalan di perbatasan yang belum bagus, akses infrastruktur jalan antar wilayah penting. Termasuk pembangunan infrastruktur jalan di kawasan rawan bencana selection di Gedangsari berbatasan dengan Gantiwarno, Wonogiri. (Jon)

Kredit

Bagikan