Tilep Uang Nasabah, Pendiri KSP Giri Muria Group Kudus Ditahan

user
Tomi Sujatmiko 10 Oktober 2022, 18:23 WIB
untitled

Krjogja.com - SEMARANG- Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng telah menahan AH(45), seorang pemerkasa yang juga direktur utama Koperasi Simpan Pinjam (KSP) GMG Giri Muria Group Kudus.

Penyidik Dirreskrimsus Polda Jateng, Senin(10/10) selain menahan AH yang dituduh terlibat tindakan pidana perbankan dan pencucian uang, juga menyita barang bukti diantaranya sembilan sertifikat, sejumlah kendaraan roda empat maupun dua, juga sejumlah uang.

Hal itu siungkapkan Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Kombes Pol Dwi Subagio pada konferensi pers, Senin(10/10) di aula Ditreskrimsus Polda Jateng,jalan Sukun Banyumanik, Semarang. Hadir Kabid Humas Kombes Pol Iqbal Alqudusy serta perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tyas Retnani dan Dinas Koperasi Provinsi Jateng Edy S.


Ia menyebutkan modus tersangka menarik nasabah atau masyarakat untuk menyimpan uangnya dengan iming-iming bunga tinggi. "Modus operandi yang dilakukan, dia menghimpun dana dengan iming-iming ke masyarakat dengan bunga 12-15 persen pertahun. Padahal normatifnya, sekitar 3-4 persen setahun",jelas Dwi.

Kombes Pol Dwi Subagio mengataka jumlah sementara nasabah yang merasa dirugikan melapor ada sembilan orang dengan kerugian Rp 16,6 M. Namun potensi kerugian mencapai Rp 267 miliar dari 2.601 nasabah.
"Dari pengembangan, sejak 2015 hingga 2021 warga yang menyimpan dananya di KSP) GMG Giri Muria Group Kudus tercatat 2.601 orang dengan potensi kerugian Rp 267 M",tegasnya.

Tersangka menggunakan uang tersebut untuk membeli sejumlah kendaraan, aset tanah, hingga membeli saham. Setidaknya ada 12 sertifikat tanah yang sudah hak milik yang disita. Namun total nilai aset baru Rp 8 miliar. Ke 12 sertifikat tanah itu menyebar lima di Gronogan dan tujuh di Kudus.

"Yang dari penyimpanan digunakan untuk menutupi kegiatan lain. Untuk beli aset tanah, ada 12 sertifikat. Yang jadi pertanyaan dari sekian banyak potensi kerugian, yang kami sita baru Rp 8,5 M", tuturnya.

Saat ini kasus tersebut masih didalami dan tersangka dijerat Pasal 46 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang."Ancaman hukuman minimal 5 tahun maksimal 15 tahun penjara," tegas Dwi.

Tersangka, AH mengakui terus terang perbuatannya. Ia mengkisahkan koperasi awalnya berjalan baik namun kemudian terkena dampak pandemi COVID-19 sehingga banyak kredit macet dan mulai kolaps.

Kabidhumas Kombes Pol M Iqbal menghimbau agar masyarakat yang merasa menjadi korban melapor ke instansi terkait bisa kepolisian, OJK, atau Dinas Koperasi setempat.m"Silahkan melapor bila ada yang merasa menjadi korban dalam kasus ini,"pesannya. (Cry)

Kredit

Bagikan