KTR Butuh Payung Hukum, Serikat Pekerja Usulkan Hal Ini

user
Tomi Sujatmiko 17 Oktober 2022, 13:21 WIB
untitled

Krjogja.com - BANTUL - Pembentukan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) memerlukan payung hukum dalam pelaksanaannya yakni berupa Peraturan Daerah (Perda). Pasalnya, saat ini banyak Perda KTR yang dibuat hanya untuk kepentingan satu aspek saja sehingga ada beberapa pihak yang juga merasa kesulitan dengan adanya Perda KTR ini.

Waljid Budi Lestariyanto, Ketua Serikat Pekerja RTMM DIY mengatakan dalam FGD yang dilakukan akhir pekan lalu muncul beberapa hal penting untuk diwujudkan dalam pengaturan KTR. Menurut Waljid, ada beberapa hal seperti yang disampaikan Hananto dari Aliansi Masyarakat Pertembakauan Indonesia, bahwa 40 persen Perda KTR di Indonesia dirasa sangat eksesif.

“Fakta di lapangan menunjukkan bahwa, di Perda KTR di Kota Bogor melebihi PP 109 Tahun 2012 (produk rokok ditutupi dengan kertas/kain sehingga nama maupun logo produk tidak terlhiat). Hal tersebut tentu menyalahi PP 109 Tahun 2012 karena dalam PP 109 Tahun 2012 tidak mengatur hingga ke tingkatan tersebut. PP 109 Tahun 2012 sudah mengatur tentang pengendalian zak adiktif secara menyeluruh jadi jangan sampai Perda KTR menyimpang/melebihi dari peraturan di atasnya. Selanjutnya, dalam proses perumusan dan pembahasan Perda KTR di Provinsi DIY maupun Kabupaten Bantul dan Sleman harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Provinsi DIY,” ungkap Waljid, Senin (17/10/2022).

Perda KTR menurut Waljid pada intinya tidak melarang untuk orang merokok, tetapi mengatur boleh atau tidaknya orang untuk merokok di tempat tertentu. Mewujudkan Perda KTR dibutuhkan sebuah kajian yang mendalam sehingga setiap kepentingan dari berbagai pihak dapat terakomodir dalam Perda.

“Inilah yang juga kami dorong dalam mewujudkan Perda KTR di DIY. Dibahas seluruhnya secara komprehsif kemudian dirumuskan agar hasilnya menjadi terbaik,” pungkasnya.

Dalam FGD yang digelar di Bantul itu, hadir anggota DPRD DIY, Yuni Satia Rahayu, Ketua Umum PP FSP RTMM-SPSI, Sudarto, Makmur Marbun Direktur PHD Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, Perwakilan Pimpinan dan Manajemen Pabrik Rokok PT. CMPN dan PT. YTI. (Fxh)

Kredit

Bagikan