Krjogja.com - YOGYA - Pandemi Covid-19 sejak dua tahun terlahir telah menurunkan produktifitas masyarakat, lapangan kerja hilang, tabungan menurun. Setelah pandemi mereda, maka sudah saatnya untuk bangkit. Komisi A DPRD DIY bersama Pemda DIY melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  berupaya mencari jalan keluarga dari dampak krisis. Caranya dengan langkah membangkitkan perekonomian. Karena itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus membawa dampak pada kebangkitan ekonomi dan pengurangan pengangguran.

"Salah satu yang di kerjakan adalah dengan pelatihan-pelatihan, bagaimana masyarakat bisa bekerja dari rumah. Berproduksi dari rumah dan berjualan dari rumah. Rumah jadi etalase promosi dan produksi sekaligus. Tantangan memang ada karena ada gap dari sisi perencanaan. Masing-masing OPD belum maksimal dalam perencanaan, menyelaraskan," kata Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan dalam diskusi di sela kegiatan  Banteng Jogja Expo, Kamis (20/10/2022).

Turut hadir sebagai pemateri, Ahmad Maruf dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY, Srie Nurkyatsiwi.

Eko Suwanto, mengungkapkan agar membawa dampak lebih besar pada kebangkitan ekonomi, maka konsolidasi antar OPD, yang memiliki program terkait menjadi sangat penting. Disamping konsolidasikan stake holder yang ada perlu bekerja keras. Harapan ke depan, masyarakat jalan dan OPD nya bekerja berikan support dari sisi penganggaran.

Gotong royong bersama, ahli membantu, pengusaha bantu untuk hasilkan lapangan kerja baru. "Ada beragam pelatihan yang digelar menjahit, memasak, mendesain grafis. Ada 44 kelompok, 220 peserta.
Maka PRD berikan dukungan kepada langkah pemberdayaan, Yogyakarta kaya akan produk makanan, kuliner, bagian produk kebudayaan ada gudeg, brongkos, gudeg manggar, bakmie, nasi merah lengkap dengan lauknya, ada soto juga. Semua ini jadi perekat untuk bisa segera bangkitkan perekonomian. Kita meminta pemerintah berikan dukungan upaya menciptakan masyarakat yang berdikari secara ekonomi," kata Eko Suwanto yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Yogyakarta.

Ahmad Maruf, akademisi UMY mengapresiasi langkah DPC PDI Perjuangan Yogyakarta yang melakukan pemberdayaan dan diekspose.  "Ini bagian pertanggunggjawaban publik apa yang telah dilakukan dalam program pemberdayaan. UMKM tidak boleh sendiri, tidak boleh dilepas, setelah dinas tenaga kerja melatih maka dinas lain bisa memperkuat nya," kata Ahmad Maruf.

Simpul dari akhir pelatihan tidak jelas akan bermasalah, SiBakul dari Dinas Koperasi dan UMKM bisa menarik peserta yang sudah dilatih untuk masuk data, agar ada tindak lanjutan teknis. Kalau advance marketing nanti ada dinas yang lain. Menyambungkan antar OPD penting, meski kelihatan mudah tapi susah jalankan.

Butuh simpul dan policy kebijakan, harus ada tindak lanjutan, jangan berhenti, UMKM dibiarkan sendiri lepas. "Ini pertanggunggjawaban dana publik itu berkelanjutan. Kedua, pemda sudah punya instrumen dalam bentuk Perda, di Kota Yogyakarta sudah ada juga, bagaimana realization dengan dana APBD Kota/Provinsi bisa akselerasi UMKM naik kelas. Bagaimana yang mikro naik jadi level usaha kecil, ada proses pembelajaran UMKM dan butuh bertahap. Simpul kolaborasi penting," kata Ahmad Maruf

Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY, Srie Nurkyatsiwi menambahkan pihaknya berikan apresiasi upaya meningkatkan kapasitas pelaku UMKM. "Pasti ada upaya meningkatkan asset dan omset, nah ini perlu pemetaan, jumlah nya, produk nya, SDM, skill. Program apa yang bisa dijalankan apa lagi di 2023 kita berhadapan dengan resesi.Produk UMKM apakah sudah penuhi standard pasar? Apakah ada sertifikasi stay belum," kata Srie Nurkyatsiwi

Pemda DIY ada SiBakul, pelaku usaha masuk dulu ekosistem, setelah masuk data akan diketahui telah tepat program, tepat manfaat. Pelembagaan, apakah ada NIB-nya? Ini harus dilakukan pendampingan.

"Di 2023 harus siap semua dari informal menjadi formal, kita ajak pelaku usaha lakukan pemetaan pasar yang jadi sasaran hasil produk nya. (Jon)