Pusat Tampung 245 Pegawai Non ASN Tertolak Aplikasi BKN

user
Tomi Sujatmiko 24 Oktober 2022, 20:12 WIB
untitled

Krjogja.com - SUKOHARJO - Pemerintah pusat siap menampung sebanyak 245 orang pegawai non aparatur sipil negara (Non ASN) atau Tenaga Harian Lepas (THL) yang tidak masuk data aplikasi Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kepastian tersebut diketahui setelah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sukoharjo melakukan koordinasi dan menemui BKN.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sukoharjo Sumini, Senin (24/10) mengatakan, BKPP Sukoharjo sudah berkoordinasi dengan pemerintah bertemu langsung BKN. Hal tersebut dilakukan setelah sebelumnya ditemukan ada 245 orang pegawai non ASN atau THL tidak masuk dalam data aplikasi BKN. Hasil pertemuan koordinasi tersebut diketahui akan ditampung pemerintah pusat.

"Semua pegawai non ASN atau THL yang tidak masuk dalam data aplikasi BKN sudah kami sampaikan ke pusat. Hasilnya dari pusat menyatakan mereka akan ditampung tetapi pengajuannya secara manual tidak melalui sistem atau aplikasi seperti sebelumnya," ujarnya.

Pengajuan secara manual menjadi solusi bagi pegawai non ASN atau THL agar bisa diakomodir pemerintah pusat. Hal ini juga sesuai kebijakan dari pemerintah pusat mengingat sebelumnya 245 orang tersebut tidak bisa masuk dalam data aplikasi.

Meski secara manual, Sumini menegaskan sudah ada jaminan dari pemerintah pusat akan menampung 245 orang pegawai non ASN atau THL. "Pemerintah pusat sudah memberikan jaminan terkait nasib 245 orang pegawai non ASN atau THL tersebut," lanjutnya.

BKPP Sukoharjo dalam penyampaian secara manual data 245 orang pegawai non ASN atau THL akan menambahkan lampiran. Hal ini sesuai dengan kondisi 245 orang pegawai non ASN atau THL untuk memperkuat data.

Sumini mencontohkan seperti pegawai non ASN atau THL sopir, meski status mereka sopir namun tetap akan dilengkapi tambahan data berupa perawatan kendaraan. Penambahan lampiran data juga dilakukan pada pegawai non ASN atau THL lainnya untuk diajukan secara manual ke BKN.

"Masalah ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Sukoharjo saja, tapi banyak daerah di Indonesia dan mereka mengajukan sama ke BKN. Kami minta 245 pegawai non ASN atau THL tenang dan tidak perlu resah," lanjutnya.

Sebelumnya diketahui Jumlah pegawai non aparatur sipil negara (Non ASN) atau Tenaga Harian Lepas (THL) yang tidak masuk data aplikasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) tercatat ada sebanyak 245 orang. Penyebabnya karena mereka tidak sesuai dengan nomenklatur yang ada. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sukoharjo menindaklanjuti hal tersebut berkoordinasi dengan BKN dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB).

BKPP Sukoharjo dalam perkembangannya mencatat ada 245 orang dari total hasil pendataan 4.403 pegawai non ASN atau THL tidak masuk aplikasi BKN. Mereka yang tidak lolos dalam sistem yang diterapkan pemerintah pusat tersebut kemungkinan karena tidak sesuai nomenklatur yang ada.

Pegawai non ASN atau THL yang datanya tidak berhasil masuk aplikasi BKN bekerja dengan surat keputusan (SK) sebagai sopir, pramusaji, cleaning servis, keamanan dan pengamanan lalulintas. Para pegawai tersebut sebelumnya diketahui telah berkerja belasan tahun di instansi pemerintah. (Mam)

Kredit

Bagikan