Pesantren Perlu Pahami Literasi Hukum Perwakafan Tanah

user
Agusigit 05 November 2022, 07:42 WIB
untitled

Krjogja.com - SEMARANG - Bekerjasama dengan Pesantren Riset Al-Muhtada di Kota Semarang, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (FH Unnes) melakukan pengabdian masyarakat tentang Peningkatan Literasi Hukum Perwakafan Tanah.

Tim pengabdian FH Unnes dengan ketua Dr Suhadi SH MSi dengan anggota Prof Dr Sudijono Sastroatmodjo MSi, Dani Muhtada SAg MAg MPA PhD dan Isnani SE MSi dibantu 3 mahasiswa FH Unnes (Fairuz RM, Pradita AL, dan Della PNK) bekerja sama dengan mitra yaitu Pengasuh Pesantren Riset Al-Muhtada di Kota Semarang serta mahasantri.

"Kolaborasi berwujud edukasi atau pembekalan oleh Tim Pengabdian tentang perwakafan tanah dalam perspektif hukum Indonesia dan pendampingan analisis kasus perwakafan tanah di masyarakat. Kegiatan dilaksanakan di Aula Pesantren Riset Al-Muhtada.
Mahasantri yang hadir dan terlibat dalam kegiatan ini berasal dari sejumlah propinsi di antaranya Bangka Belitung, Jabar, DIY, dan Jateng" ujar Dr Suhadi kepada pers Kamis (3/11/2022).

Lebih lanjut menurutnya, pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan 2 metode yaitu edukasi/pembekalan materi dan analisis kasus perwakafan tanah yang terjadi di masyarakat. Edukasi dilakukan dengan memberikan konsep dasar perwakafan tanah sebagai dasar pengetahuan dan pemahaman tentang perwakafan tanah serta pentingnya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam perwakafan tanah.

" Perwakafan tanah sebagai lembaga hukum yang dikenal dalam Hukum Islam telah mendapatkan kedudukan kuat dalam hukum nasional Indonesia berdasarkan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Wakaf. Pemahaman dan praktik perwakafan tanah yang selama ini sebagian masih dilakukan secara lisan atas dasar saling percaya belum memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum secara optimal. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, mahasantri Pesantren Riset Al-Muhtada di Kota Semarang yang memiliki kedudukan dan peran strategis dalam masyarakat ditingkatkan literasi hukumnya dalam konteks perwakafan tanah" ujar Dr Suhadi. (Sgi)

Kredit

Bagikan