Reformasi Birokrasi Tematik Kemiskinan, Kota Yogya Perkuat Kapasitas SDM

user
Ary B Prass 07 November 2022, 14:07 WIB
untitled

Krjogja.com - YOGYA - Akhir Oktober lalu Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) meluncurkan reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan. Pemkot Yogya merespon kebijakan tersebut dengan memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM).

Kepala Badan Kependidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Yogya Dedi Budiono, mengatakan Kota Yogya menjadi salah satu pemerintah daerah yang menjadi percontohan dalam menjalankan reformasi birokrasi tematik tersebut.

"Tentu kami apresiasi pencanangan yang dilakukan oleh Kemenpan RB itu. Sehingga sesegera mungkin kapasitas SDM di Kota Yogya untuk diperkuat agar mampu menerapkan kebijakan dengan baik," katanya di sela pelatihan yang digelar di Balai Kesejahteraan Sosial Jalan Veteran, Senin (7/11/2022).

Pelatihan tersebut akan digelar hingga 11 November 2022 mendatang dan diikuti oleh 50 ASN di lingkungan Pemkot Yogya. Peserta pelatihan merupakan ASN yang berada di instansi terkait pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Terutama yang berada di bidang teknis, perencanaan serta informasi teknologi.

Dedi menambahkan, pihaknya bekerja sama dengan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Yogyakarta yang membidangi masalah penanggulangan kemiskinan.

Dengan begitu harapannya sebagai salah satu daerah percontohan, Kota Yogya mampu menyiapkan data dan informasi pendukung pelaksanaan reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan, mendorong keterlibatan serta membangun kolaborasi berbagai pihak.

"Tiap tahun angka kemiskinan harus bisa ditekan. Sehingga SDM yang mengampu bidang tersebut dituntut memiliki kemampuan yang kompeten," imbuhnya.

Oleh karena itu, setelah mengikuti pelatihan peserta diharapkan memahami kebijakan reformasi birokrasi tematik, pendekatan dan strategi penanggulangan kemiskinan serta mampu melaksanakan rencana aksi melalui penguatan kelembagaan, penguatan SDM dan peningkatan tata kelola program yang efektif, efisien dan akuntabel.

Ketua Panitia Pristi Yudawati, memaparkan selama pelatihan pihaknya melibatkan sejumlah fasilitator dari berbagai kalangan. Di antaranya Kemenpan RB, Kementerian Sosial, UGM, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) DIY, Pemkab Banyuwangi selaku pengelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan OPD teknis lain. (Dhi)

Kredit

Bagikan