Krjogja.com - SUKOHARJO - Pemutusan hubungan kerja (PHK) masih menjadi ancaman besar. Sejumlah industri mengalami masalah dampak dari penurunan pesanan luar negeri akibat resesi global hingga kesulitan mendapat bahan baku produksi. Industri yang terpaksa mengurangi buruh diminta tetap mematuhi aturan berlaku.

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Sukoharjo Agustinus Setiyono, Selasa (08/11/2022) mengatakan, sejumlah industri di Kabupaten Sukoharjo diketahui mengalami masalah karena adanya penurunan permintaan pesanan khususnya pembeli dari luar negeri. Pasar ekspor lesu terdampak dari masalah resesi ekonomi global yang sudah terjadi sejak beberapa bulan lalu. Hal ini membuat pengiriman barang ke sejumlah negara menurun drastis.

Sejumlah industri juga mengalami penurunan drastis produksi sejak beberapa bulan terakhir. Bahkan ada yang sudah terjadi sejak pandemi virus Corona lali sampai sekarang.

"Ada sejumlah industri mengalami masalah penurunan produksi akibat kekurangan bahan baku. Selain itu juga terdampak lesunya permintaan pasar ekspor ke sejumlah negara karena resesi global," ujarnya.

Disperinaker Sukoharjo memantau kendala pasar ekspor terjadi hampir disemua industri yang memiliki pasar luar negeri. Masalah serupa juga dialami disemua industri baik skala kecil, menengah dan besar.

"Bahkan sampai pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) rotan juga terkendala pasar ekspor karena permintaan pembeli dari luar negeri menurun drastis. Pengiriman barang turun sejak pandemi virus Corona hingga sekarang," lanjutnya.

Disperinaker Sukoharjo masih akan terus melakukan pemantauan mengenai kondisi industri dan pelaku usaha. Petugas melihat secara langsung kondisi usaha yang berjalan dan buruh. Harapannya kedepan tidak ada masalah muncul dampak dari PHK massa.

Ketua Forum Peduli Buruh (FPB) sekaligus Ketua Serikat Pekerja Republik Indonesia (SPRI) Sukoharjo, Sukarno, mengatakan, kondisi industri mulai terasa dampaknya akibat resesi global dan perang Rusia dengan Ukraina beberapa bulan lalu. Sekitar Agustus industri tekstil semakin terdampak dengan berkurangnya pesanan dan kesulitan bahan baku kapas. Masalah semakin besar memasuki September dimana buruh mulai terkena status di rumahkan.

"Terdata di kami sesuai catatan ada 3.000 orang buruh. Paling banyak terkena PHK dan sedikitnya yang berstatus dirumahkan. Mereka bekerja di industri tekstil dengan berbagai bidang pekerjaan atau bagian," ujarnya. (Mam)