PHK Terjadi di Temanggung, DPRD Minta Pergeseran Dana

user
Tomi Sujatmiko 14 November 2022, 18:44 WIB
untitled

Krjogja.com - TEMANGGUNG - Komisi D Kabupaten Temanggung memohon pada instansi lain di kabupaten tersebut menggeser dana ke Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker), untuk dialokasikan pada program kegiatan perluasan kesempatan kerja.

Sekretaris Komisi D DPRD Kabupaten Temanggung Dwi Sulistyowati mengatakan berdasar rapat antara Komisi D dengan Dinperinaker, belum ada anggaran untuk program kegiatan perluasan kesempatan kerja.

"Dana sangat dibutuhkan karena besarnya pemutusan tenaga kerja yang terjadi di Temanggung," kata Dwi Sulistyowati, Senin (14/11).

Dia menyampaikan itu pada sidang paripurna hasil pembahasan komisi-komisi atas RAPBD Kabupaten Temanggung tahun 2023. Rapat paripurna digelar di gedung DPRD dan dipimpin Ketua DPRD Yunianto.

Dia mengatakan dana akan dipergunakan untuk berbagai kegiatan yang dikelola dinperinaker. Kegiatan itu seperti pelatihan dan lainnya, yang pada intinya perluasan kesempatan kerja.

Dikatakan dana di dinperinaker sudah tidak memungkinkan untuk digeser, apalagi dana yang dikelola juga terbatas. Maka itu diharapkan ada instansi lain yang menggeser dana ke dinperinaker.

"Kami serahkan pada Badan Anggaran untuk membicarakan dan kemungkinan ada pergeseran dari instansi lain," kata dia.

Kepala Dinperinaker Agus Sarwono mengatakan pada tahun 2022 tercatat ada 1456 pekerja yang menerima pemutusan hubungan kerja. Mereka harus diselamatkan dengan mendapat pelatihan untuk membuka usaha atau bekerja ditempat lain sesuai dengan keahlian.

Dia mengatakann kemungkinan pada 2023 akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) yang lebih besar, mengingat krisis ekonomi di dunia belum ada tanda-tanda akan berakhir Krisis dunia itu berpengaruh ada kondisi perekonomian atau perusahaan di tanah air. "Kami berharap ada instansi lain untuk menggeser anggaran ke dinas perindustrian dan tenaga kerja," kata dia. (Osy)

Kredit

Bagikan