Perketat Pengawasan Sekolah, Pemkab Sukoharjo Antisipasi Kasus Perundungan Anak

user
Ary B Prass 18 November 2022, 13:47 WIB
untitled

Krjogja.com - SUKOHARJO - Pemkab Sukoharjo meminta kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dan sekolah serta lembaga pendidikan hingga masyarakat untuk membantu pengawasan anak mengantisipasi munculnya kasus perundungan atau bullying. Anak berhak mendapatkan perlindungan serta pendidikan layak sesuai ketentuan berlaku.

Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Jumat (18/11/2022) mengatakan, Pemkab Sukoharjo mengantisipasi sejak dini munculnya kasus perundungan atau bullying pada anak khususnya siswa sekolah. Hal itu dilakukan mengingat anak berhak mendapatkan sepenuhnya jaminan pendidikan di sekolah dan kebebasan berkumpul dengan teman atau orang lain.

Pemkab Sukoharjo memberikan jaminan penuh pada anak. Hal ini juga seperti sudah dilakukan dalam kehidupan sehari mengingat Kabupaten Sukoharjo merupakan Kabupaten Layak Anak (KLA). Antisipasi juga sudah dilakukan dengan meminta kepada Disdikbud Sukoharjo memperketat pengawasan.

Disdikbud Sukoharjo mengawasi langsung kegiatan belajar mengajar di sekolah. Pengawasan semakin diperketat setelah ada perubahan pembelajaran dari sebelumnya tatap muka berganti menjadi daring atau online saat pandemi virus Corona. Pembelajaran sekarang kembali menerapkan tatap muka setelah pandemi virus Corona mereda.

"Disdikbud Sukoharjo kami minta mengawasi sistem pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Antisipasi dini dilakukan jangan sampai ada kasus perundungan. Anak berhak mendapat pendidikan, bermain dan berkumpul dengan teman di sekolah. Disinilah peran guru sangat penting," ujarnya.

Pemkab Sukoharjo meminta pada Disdikbud Sukoharjo melakukan evaluasi dan laporan dari sekolah. Selain itu juga dilibatkan komite maupun orang tua murid.

"Baik di sekolah maupun di rumah maupun lingkungan masyarakat. Anak tetap berhak mendapat perlindungan. Termasuk pula anak disabilitas, jangan sampai ada perundungan," lanjutnya.

Etik Suryani menambahkan, khusus anak disabilitas mereka juga berhak mendapatkan perlindungan dan jaminan pendidikan. Disdikbud Sukoharjo dibantu Paguyuban Difabel Sehati Sukoharjo bersama melakukan pengawasan.

"Sekarang sudah banyak sanggar inklusi di desa, kelurahan dan kecamatan. Tetap dampingi anak belajar," lanjutnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikbud Sukoharjo Heru Indarjo mengatakan, pengawasan tetap dilakukan dengan melibatkan sekolah dan guru. Khusus untuk guru memiliki peran penting karena mereka yang mengetahui kondisi dan situasi selama pembelajaran siswa. Selain itu guru juga paham mengenai karakter masing-masing siswa.

Disdikbud Sukoharjo meminta pada guru aktif tidak sekedar pembelajaran atau pelaksanaan pendidikan di sekolah saja, namun juga pelaporan apabila ditemukan masalah. Termasuk pula deteksi dini terhadap masalah yang kemungkinan muncul selama pendidikan di sekolah.

"Tetap mengedepankan prinsip pemenuhan hak anak mendapat pendidikan. Di Sukoharjo sudah berjalan, namun demikian tetap diantisipasi jangan sampai muncul kasus perundungan," ujarnya.

Heru Indarjo menegaskan, pengawasan sudah berjalan. Namun demikian anak atau siswa diminta segera melapor kepada guru apabila menemukan atau menjadi korban perundungan. "Orang tua juga kami minta mengawasi anak. Apabila ada kejanggalan atau keluhan anak di sekolah maka bisa segera dilaporkan dan dikoordinasikan dengan pihak guru," lanjutnya.

Disdikbud Sukoharjo memastikan sistem pendidikan mulai dari tingkat bawah PAUD/TK hingga tertinggi SMA/SMK sudah berjalan normal dengan menerapkan pembelajaran tatap muka. Pembelajaran tetap menerapkan protokol kesehatan ketat mengingat pandemi virus Corona belum sepenuhnya berakhir. (Mam)

Kredit

Bagikan