Wartawan Diminta Jadi Pengawas Pemilu 2024

user
Ivan Aditya 21 November 2022, 20:42 WIB
untitled

Krjogja.com - PURWOKERTO - Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Yon Daryono yang mewakili Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Banyumas, mengajak kalangan wartawan dan pegiat media sosial (medsos) untuk menjadi pengawas partisipatif pada Pemilu 2024.

"Bawaslu saat ini sangat berharap betul kepada teman-teman media terutama pekerja media dan pegiat medsos menjadi partner terdepan kami ketika nanti dalam proses di pencegahan maupun pengawasan dan penindakan pada Pemilu 2024," pinta Yon Daryono, Senin (21/11/2022) saat ditemui awak media seusai Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu 2024 Bersama Komunitas Wartawan dan Pegiat Media Sosial Bawaslu Kabupaten Banyumas yang menghadirkan narasumber Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta di salah satu hotel di Purwokerto.

Menurutnya, peran serta wartawan dan pegiat medsos menjadi salah satu ujung tombak Bawaslu selain juga di dalam lembaga pengawas penyelenggaraan pemilu itu sudah ada badan ad hoc. "Tentu saja kualitas, kemudian jam terbang, mobilitas, dan networking-nya teman-teman media terutama di media mainstream ini sangat berguna bagi kami ketika kami bisa berkolaborasi," ungkapnya.

Kemudian bagi pegiat medsos minimal bisa membantu Bawaslu dalam proses melawan dinamika politik identitas maupun penyebaran hoaks. Untuk itu ke depan Bawaslu harus bersama-sama dengan wartawan dan pegiat medsos dalam mengawal Pemilu 2024.

Saat ditanya berkaitan dengan pengawasan terhadap buzzer, mengatakan pihaknya tetap mengacu pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika (ITE). Artinya proses pengawasan, laporan, atau temuan tetap akan dilakukan penindakan dan di dalam konteks Undang-Undang ITE, yang bisa melakukan take down itu hanya perangkat hukum yang ada di tingkat pusat.

Ia, menjelaskan nota kesepahaman atau (memorandum of understanding/MoU) yang sudah ada melibatkan Bawaslu RI, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dewan Pers, serta Komisi Penyiaran. Meski Bawaslu Kabupaten tidak bisa melakukan take down, namun Bawaslu kabupaten bisa membuat rekomendasi kepada Bawaslu RI untuk dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait.

Sekjen KIPP Kaka Suminta menjelaskan tentang pentingnya pengawasan pemilu. Menurutnya pengawasan pemilu adalah upaya untuk menjamin keadilan pemilu, yakni terselenggaranya pemilu dengan legalitas proses dan hasil, serta menjaga agar hasil pemilu mendapat kepercayaan publik.

Ia juga memaparkan tentang peran media atau wartawan dan medsos dalam pengawasan partisipatif di antaranya melakukan pencegahan dini potensi kerawanan pemilu secara kolaboratif dengan penguatan edukasi, berbagi (sharing), dan jejaring untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas secara proposional. (Dri)

Kredit

Bagikan