Relawan Kebencanaan Didorong Berbadan Hukum

user
Ivan Aditya 22 November 2022, 19:53 WIB
untitled

Krjogja.com - KARANGANYAR - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karanganyar mendorong organisasi sukarelawan berbadan hukum. Status legal tersebut memudahkan organisasi relawan menerima berbagai kemudahan dan bantuan operasional.

Hal itu disampaikan Kasi Kesiapsiagaan BPBD Karanganyar Hartoko kepada wartawan di sela penandatanganan naskah hibah ke penerima bantuan operasional ke 12 organisasi relawan di kantornya, Selasa (22/11/2022).

Ia mengatakan, 11 organisasi sukarelawan kebencanaan menerima hibah APBD perubahan 2022. Tiap organisasi menerima dana bervariasi mulai Rp7 juta-Rp100 juta. Penerima bantuan tunai kali ini berlainan dengan yang diberikan dari APBD penetapan sebanyak enam organisasi. "Penerima tahap pertama dengan kedua berbeda. Tapi semuanya punya badan hukum," katanya.

Uang bantuan dibelanjakan sesuai pengajuan penerima. Kebanyakan untuk peningkatan kompetensi personal relawan sampai pengadaan peralatan kebencanaan.

Ia menyebut, seluruh organisasi sukarelawan perlu mengajukan bantuan itu. Lantaran belum semua memiliki badan hukum, maka terhalang diproses pengajuannya.

"Kami mendorong semua organisasi sukarelawan berbadan hukum. Dengan status legal, maka pemerintah mudah mendampingi baik secara anggaran maupun peningkatan kapasitas personal," katanya.

Ia menyebut ada 60 organisasi sukarelawan tercatat di BPBD. Puluhan organisasi itu menaungi 2.500-an personel relawan. Di sisi lain, para personal sukarelawan perlu mendapatkan jaminan keselamatan kerja. Untungnya, CSR dari BPJS Ketenagakerjaan menanggung premi di bulan pertama kepesertaannya.

"Kalau ditanggung APBD, enggak bisa. Preminya Rp16.800 per bulan. Bisa dioglang bayarnya, tapi tanggungan jika ada kecelakaan kerja di bulan terbayar saja," katanya.

Sementara itu Wirawan dari Relawan Colomadu Bersatu (RCB) mengatakan bantuan hibah ke organisasinya akan dipakai membeli peralatan seperti chainsaw dan pelatihan anggota. "Baru dapat pertama ini. Memang enggak boleh dapat berturut-turut. Harapannya bisa lebih bersinergi dengan komunitas lain dan pemerintah dalam menanggulangi bencana dan dalam bersosial kemanusiaan," katanya. (Lim)

Kredit

Bagikan