Kinerja APBN DIY Tumbuh Positif dan Berlanjut

user
Ivan Aditya 26 November 2022, 15:56 WIB
untitled

Krjogja.com - SLEMAN - Kinerja APBN DIY menunjukkan perbaikan yang berkelanjutan sampai Oktober 2023. Dari sisi penerimaan negara, realisasi pendapatan dan hibah tercatat Rp6,6 triliun atau 88,54 persen dari yang ditargetkan. Dari sisi pengeluarannya negara, realisasi belanja negara di DIY sampai dengan mencapai Rp17,07 triliun atau 77,08 persen target APBN.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) DIY Arif Wibawa mengatakan dibanding periode yang sama tahun
sebelumnya, pendapatan dan hibah tumbuh cukup signifikan 18,82 persen (yoy). Kenaikan terbesar disumbang penerimaan perpajakan Rp937,08 miliar, sedangkan kenaikan PNBP Rp114,54 miliar.

Khusus kenaikan penerimaan perpajakan, kenaikan PPH memberikan kontribusi signifikan 32,71 persen atau naik Rp693,11 miliar disusul penerimaan PPN 17,72 persen atau naik Rp196,42 miliar. Sedangkan pada komponen pajak lainnya dan Bea Masuk terkontraksi 0,86 persen dan 9,63 persen. "Realisasi belanja negara di DIY terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Rp8,34 triliun atau 69,03 persen dari target APBN dan TKDD Rp8,72 triliun atau 86,76 persen.Realisasi belanja K/L terkontraksi 6,97 persen (yoy)," kata Arif di kantornya, Jumat (25/11/2022).

Arif mengungkapkan beberapa hal yang mempengaruhi kinerja belanja K/L antara lain pembukaan blokir automatic adjustment sebagian besar satker, pengesahan DIPA di Triwulan III 2022 dari satker Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) yang merupakan gabungan tiga satker dan SOTK pada Kementerian Kesehatan yang baru ditetapkan, sehingga berdampak kepada DIPA satker Dekonsentrasi baru dapat digunakan.

"Penyaluran TKDD di wilayah DIY mencapai 86,76 persen dari alokasi dan terkontraksi 1,98 persen (yoy), terdiri dari transfer ke daerah yang mencakup Dana Perimbangan Rp7 triliun, Dana Insentif Daerah Rp244,12 miliar, Dana Keistimewaan Rp1,05 triliun dan Dana Desa Rp417,74 miliar," tuturnya.

Beberapa komponen TKDD mengalami penurunan terutama Dana Insentif Daerah turun hingga 20,61%, hal tersebut dipengaruhi penurunan alokasi Dana Insentif Daerah. Realisasi Belanja PC-PEN di DIY Rp2,73 triliun. Pemerintah juga memberikan dukungan dalam bentuk penyaluran KUR mencapai Rp6,15 triliun untuk 129.425 debitur dan UMI mencapai Rp.43,49 miliar untuk 11.645 debitur.

"Belanja yang berkualitas harus dilakukan pada belanja yang benar-benar diperlukan bukan hanya pada belanja yang diinginkan, tingkat penyerapan anggaran dan ketepatan pencapaian output terus dimonitor dan dikawal pemerintah," tandas Arif.

Ditambahkannya kebijakan penebalan perlindungan sosial yang dilaksanakan pemerintah merupakan shock absorber untuk mengatasi dampak inflasi terhadap masyarakat. Harapannya masyarakat tetap dapat mempertahankan daya belinya serta menyelamatkan belanja rumah tangga sehingga perekonomian dapat terus tumbuh dan berjalan. (Ira)

Kredit

Bagikan