Dokter dan Nakes Datangi DPRD DIY Tolak Omnibuslaw

user
Ivan Aditya 28 November 2022, 19:54 WIB
untitled

Krjogja.com - YOGYA - Belasan perwakilan Organisasi Profesi Kesehatan DIY yang terdiri dari dokter (IDI), bidan (IBI), apoteker (IAI), perawat (PPNI), terapis gigi mulut (PTGMI), psikolog (IPK), ahli gizi (Persagi) dan penata anestesi (IPAI) mendatangi DPRD DIY, Senin (28/11/2022). Mereka menyatakan penolakan terhadap Omnibuslaw Undang-Undang Kesehatan yang dikhawatirkan membawa dampak buruk untuk masyarakat karena tak melibatkan organisasi profesi dalam pembentukan perundangan.

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) DIY, Joko Murdianto mengatakan pihaknya bergerak serentak di seluruh provinsi dan kabupaten kota untuk menolak Omnibuslaw Undang-Undang Kesehatan. Menurut Joko, tidak dilibatkannya organisasi profesi membawa dampak negatif pada masyarakat sebagai pengguna jasa profesi tenaga kesehatan.

“Kami bergerak bersama yang berangkat dari hati nurani terkoyak. Kalau Omnibuslaw ini jadi Undang-undang maka akan berbahaya bagi kami dan masyarakat. Ada beberapa pasal yang berbahaya, seperti sertifikasi praktik lima tahunan yang hilang. Ini berbahaya bagi masyarakat karena dokter yang lama tidak praktik bisa langsung praktik lagi tanpa sertifikasi lima tahunan,” ungkapnya.

Aksi audiensi ke DPRD DIY dilakukan di berbagai daerah hari ini. Sebelumnya organisasi profesi kesehatan DIY juga telah menyatakan sikap penolakan pada RUU Omnibuslaw Kesehatan yang masuk program legislasi nasional 2022 di DPR RI.

“Kami terdidik, tetap akan melakukan aksi yang terkoordinir dan sesuai aturan berlaku. Kami tidak turun ke jalan menggelar demonstrasi, namun secara khusus hadir ke DPRD untuk menyuarakan aspirasi,” lanjutnya.

Sementara, Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana, menyatakan pihaknya mendukung langkah organisasi profesi kesehatan DIY yang menolak Omnibuslaw Kesehatan. Aspirasi yang disampaikan akan diteruskan ke pusat melalui sekretariat DPRD DIY agar mendapat tindaklanjut sebagai aspirasi resmi.

“Kemarin saat Covid mereka (nakes) semua berjuang untuk kita. Kalau aturan (Omnibuslaw) dibuat hanya merugikan masyarakat maka akan berbahaya dan kami mendukung langkah teman-teman ini untuk menolak. Kami sarankan untuk di drop (RUU-nya),” tegas Huda. (Fxh)

Kredit

Bagikan