Krjogja.com - YOGYA - Pemda DIY telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2023 ‎‎sebesar Rp 1.981.782,32 atau naik sebesar 7,65 persen.‎ Besaran UMP tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 140.866,86 dari tahun sebelumnya (tahun 2022) yaitu Rp 1.840.915,53.Penetapan UMP tahun 2023 dilakukan dengan berpedoman pada peraturan pengupahan yang berlaku dengan mempertimbangkan beberapa aspek. Seperti pertumbuhan ekonomi, hingga laju inflasi.

"UMP merupakan jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang ditetapkan Gubernur. Setelah UMP ditetapkan, selanjutnya akan dilakukan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang paling lambat pada 7 Desember mendatang‎. Kenaikan UMP DIY pada 2023 termasuk cukup signifikan, kalau dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi dari margin yang sama,"kata Plh Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum Setda DIY Beny Suharsono di Gedhong Pracimosono, Kompleks Kepatihan, Senin (28/11).

Dalam kesempatan itu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY Aria Nugrahadi menyatakan rekomendasi besaran UMP dari Dewan Pengupahan Provinsi mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Selain itu variabel lain yang menjadi pertimbangan adalah perluasan kesempatan kerja dan produktivitas serta mempertimbangkan saran dari unsur akademisi.
"Dalam penetapan UMP ini kami melakukannya sesuai dengan ketentuan pusat yakni dengan menggunakan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan mempertimbangkan kesempatan kerja serta tingkat produktivitas. Untuk itu pelaku pelaku usaha wajib mematuhi besaran UMK, apabila nanti telah ditetapkan. Karena kami akanmelakukan tindakan preventif edukatif agar pelaku usaha menaati ketentuan tersebut,"terang Aria.

Aria menegaskan, perusahaan dilarang membayarkan upah karyawan lebih rendah daripada upah minimum.
Karena upah minimum adalah jaring pengaman yang diberikan kepada tenaga kerja. Oleh karena itu pihaknya akan melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan di DIY terkait pelaksanaan upah minimum. Apalagi sejak tahun 2021 lalu, pemerintah tidak lagi memberlakukan skema penangguhan bagi perusahaan yang terdampak pandemi Covid-19 sehingga tidak mampu mengupahi pekerjanya sesuai ketentuan.

"Disnakertrans DIY memiliki sistem layanan pengaduan yang dapat dimanfaatkan masyarakat jika menemui pelanggaran ketenagakerjaan. Apabila menerima laporan, kami akan langsung menindaklanjuti.Meski demikian, sepanjang 2022 tidak menerima adanya laporan terkait perusahaan yang mengupahi pegawainya di bawah ketentuan UMK,"jelas Aria.(Ria)
‎