Krjogja.com - KARANGANYAR - KPU Karanganyar membolehkan kalangan profesi mendaftar Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Perekrutan badan adhoc pemilu oleh KPU sangat berlainan syaratnya dengan Bawaslu yang melarang keikutsertaan ASN maupun aparatur pemerintah.

Divisi Sosialisasi Partisipasi Masyarakat Pendidikan Pemilih dan SDM KPU Karanganyar, Devid Wahyuningtyas mengakui kebanyakan anggota badan adhoc pada pemilu periode lalu adalah guru dan kalangan profesi lainnya seperti perangkat pemerintah desa.

“Ketika kebutuhan badan adhoc pemilu yang ditangani KPU tidak terpenuhi, memang harus koordinasi ke lembaga profesi. Salah satunya PGRI. Harapannya kalangan guru bersedia mengisi kekosongan itu. Regulasinya juga tidak melarang,” kata Devid kepada wartawan di sela kegiatan peningkatan peran JDIH KPU dalam rangka penyuluhan regulasi tahapan pemilu 2024 di Jawa Dwipa Karangpandan, Senin (28/11).

Keikutsertaan kalangan profesi, terutama guru, didukung Bupati Karanganyar Juliyatmono. Yuli, sapaan akrabnya menyampaikan ke semua guru yang hadir di upacara HUT ke-77 PGRI agar mendaftar PPK dan PPS.

Lebih lanjut Devid mengatakan, regulasi perekrutan PPK dan PPS tidak sama dengan Panwascam yang dikoordinasi Bawaslu.

“Kalau Panwascam itu memang tidak boleh diisi ASN atau perangkat pemerintah. Sedangkan PPK dan PPS boleh. Sebab persyaratannya beda. Lagipula kami membutuhkan personal dari pemerintah dalam menyelenggarakan pemilu yang berbasis di daerah untuk mempermudah koordinasi,” katanya.

Saat ini, KPU sedang melakukan perekrutan calon anggota PPK. Berdasarkan jadwal, pengumumam pendaftaran calon PPK tanggal 20 November sampai 24 November, kemudian penerimaaan pendaftaran 20 sampai 29 November. Selanjutnya penelitian administrasi mulai 21 November sampai 1 Desember. Dilanjutkan pengumuman hasil penelitian administrasi tanggal 2 sampai 4 Desember.

“Dua hari lagi ditutup pendaftaran PPK pemilu. Segera saja lengkapi persyaratannya. Sampai hari ini ada 1.273 yang login di siakba.kpu.go.id. Namun belum semuanya melengkapi berkas pendaftaran. Dari jumlah itu, 173 orang dari Karanganyar kota. Mereka berasal dari berbagai latar belakang mulai ASN, umum, fresh graduated, perangkat desa sampai mantan anggota PPK pemilu lalu,” katanya. (Lim)