KPK Bentuk 10 Desa Anti Korupsi di Jateng

user
Tomi Sujatmiko 29 November 2022, 20:25 WIB
untitled

Krjogja.com - SEMARANG- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) launching Desa Anti Korupsi 2022 yang dipusatkan di Desa Banyubiru, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, Selasa, (29/11/2022).

Kegiatan ini dihadiri Ketua KPK Komjen Firli Bahuri, Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Wawan Wardiana, Irjen Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh. Kemudian Dirjen Pemerintah Desa Kemendagri Eko Prasetyanto Purnomo Putro serta beberapa gubernur di Indonesia, dua diantaranya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Peluncuran 10 Desa Anti Korupsi di Indonesia versi KPK ini, merupakan tahapan pembentukan percontohan Desa Anti Korupsi yang dilakukan KPK sepanjang 2022.

Ketua KPK RI Firli Bahuri mengatakan dalam memberantas korupsi tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga saja. KPK mengajak masyarakat ikut dalam upaya pemberantasan korupsi termasuk masyarakat desa.

“Potensi desa sangat strategis termasuk peran kepala desa dan aparatur desa juga strategis. Saya teringat semangat Bung Hatta yang menyebut, Indonesia tidak akan bercahaya dengan obor besar di Jakarta, tetapi akan bercahaya dengan lilin-lilin kecil dari desa," kata Firli Bahuri.

KPK bersemangat dari desa mewujudkan Indonesia bebas korupsi dan pembangunan desa di seluruh tanah air merupakan pondasi dasar bagi kemajuan bangsa.

Irjen Kemenkeu, Awan Nurmawan Nur menandaskan, program Desa Anti Korupsi dapat menjadi contoh dan pemicu bagi belanja APBD. Penyebaran anti korupsi juga berkaitan dalam pengelolaan dana desa.

Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Wawan Wardiana mengungkapkan program Desa Anti Korupsi diwujudkan KPK RI sebagai bentuk sosialisasi pencegahan dan tangkal terhadap tindak pidana korupsi.

Pada launching Desa Anti Korupsi di Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang, tugas pembentukan Desa Anti Korupsi di tahun anggaran Tahun 2022 sampai dengan terselenggaranya kegiatan ini menjadi dasar pelaksanan program anti korupsi untuk desa.

"Berdasarkan program Anggaran 2022 ini ada sebanyak 10 desa yang akan dianugerahkan sebagai percontohan Desa korupsi di 10 provinsi," kata Wawan Wardiana.

Pembentukan Desa Anti Korupsi di Tahun 2022 ini adalah merupakan tindak lanjut dari program yang sama yang telah dilakukan di tahun 2021 yang lalu dan ini adalah merupakan program yang berkelanjutan. “Diharapkan desa menjadi garda terdepan dalam integrasi menangkal korupsi,"katanya. (Sus)

Kredit

Bagikan