SLEMAN - Indonesia bersiap membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang ditargetkan berdiri 2039 mendatang. Tenaga nuklir menjadi salah satu opsi mendukung Nett Zero Emission dan ketahanan energi tanah air yang mudah serta murah bagi masyarakat. 

 

Hendri Firman Windarto, Staf Ahli Bidang Iptek Dewan Ketahanan Nasional, mengungkap rencana PLTN memang sudah dicanangkan sejak tahun 1965 oleh Presiden Soekarno. Kala itu Indonesia membentuk LAPAN dan BATAN karena keinginan Soekarno untuk menguasai antariksa dan nuklir. 

 

“Namun perkembangan sampai saat ini memang mengapa tidak terbangun PLTN. Hal ini yang jadi perhatian Dewan Pertahanan Nasional, agar PLTN terus didengungkan terbangun, agar bangsa ini bisa maju dan memiliki ketahanan energi. Ini penting untuk Nett Zero Emission, juga karena kita negara kepulauan,” ungkapnya dalam T-Talk Teknologi peringatan Lustrum Teladan di UC UGM, Sabtu (3/12/2022). 

 

Nett Zero Emission menurut Hendri wajib diusahakan Indonesia karena adanya pemanasan bumi bisa membawa pengaruh pada negara kepulauan. Maladewa misalnya, satu dasawarsa ke depan diprediksi harus mengungsikan warganya ke negara lain karena permukaan air laut naik. 

 

“Ini harus jadi perhatian kita. Ketahanan nasional melihat hal itu harus dicegah dan diurai, salah satunya melalui tenaga nuklir yang memungkinkan Indonesia memiliki ketahanan energi,” sambungnya. 

 

Terkait masih tingginya kekhawatiran masyarakat atas energi nuklir, Hendri menganalogikan negara Jepang yang saat ini memiliki cukup banyak reaktor untuk menjadi sumber energi. Menurut Hendri, Jepang adalah negara paling tidak aman secara seismik karena paling sering diguncang gempa bumi dan Tsunami. 

 

“Negara yang paling takut dengan nuklir itu harusnya Jepang, ya rawan gempa dan di bom nuklir. Tapi mereka punya dan pakai energi ini. Mereka tak punya daerah aman, kita masih ada di Kalimantan yang aman atas gempa. Seharusnya kita sangat bisa dan mampu. Dari sisi masyarakat kalau kami melihat, terpenting sejahtera dan mudah serta murah akses energi,” tandasnya. 

 

“Kementrian ESDM sudah siapkan Perpres dan di dalamnya ada Nuclear Energy Program Implementing Organization. Ini akan mengkoneksikan berbagai kepentingan di dalam ekosistem nuklir dan harapannya akan segera ada tahun depan. Saat ini sudah ada beberapa pihak swasta yang tertarik, ada yang intensif melibatkan BAPETEN untuk diskusi dengan proyek mereka,” terangnya. 

 

PLTN menurut Haendra memiliki keunggulan dan lebih murag dibandingkan energi dari batu bara. Secara teknologi dan Sumber Daya Manusia, Indonesia juga dinilai telah siap karena inisiasi nuklir yang telah dimulai sejak era Soekarno dahulu. 

 

“Untuk nuklir ini dari proposal yang kami baca dari swasta, sekitar 6-7 sen per kwh harganya, kalau batubara di luar Jawa sampai 10 sen. PLTN ini memang tipe yang akan bekerja 24 jam, berbeda dengan tenaga surya yang hanya bisa pada siang hari. PLTN akan mensuplai beban dasar ke sistem kelistrikan. Tentunya reaktor nuklir pemberdayaannya bisa untuk produksi energi terbarukan baik listrik atau hidrogen. Sama-sama bisa dilakukan dengan reaktor nuklir,” pungkasnya. (Fxh)