TPAKD DIY Ikut Berperan Menekan Angka Kemiskinan

user
Tomi Sujatmiko 08 Desember 2022, 14:46 WIB
untitled

Krjogja.com - YOGYA - Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) terus berupaya memperluas akses keuangan produktif seluas-luasnya bagi masyarakat sekaligus mengembangkan potensi unggulan daerah dan menggerakkan roda perekonomian daerah.

Hal tersebut tertuang dalam roadmap TPAKD 2021-2025 yang diharapkan dapat mendukung tercapainya target inklusi keuangan yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sebesar 90% pada 2024.

Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji menyebut TPAKD mempunyai peran penting memperluas akses keuangan bagi masyarakat. Dengan program TPAKD DIY yang ada diharapkan juga mampu mengurangi angka kemiskinan. Sehingga peran TPAKD ini besar dalam mempercepat akses keuangan di DIY khususnya UMKM.

"Literasi keuangan dapat dijadikan sebagai alat mengubah mindset atau pola pikir masyarakat. Dengan demikian masyarakat bisa memanfaatkan dananya dengan sebaik-baiknya," ujarnya dalam Rakorda TPAKD DIY 2022 di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) DIY pada Rabu (7/12).

Kepala OJK DIY Parjiman mengatakan dari hasil survei literasi inklusi keuangan 2022, indeks inklusi keuangan nasional sebesar 85,10% atau meningkat 8,91% dari 2019 sebesar 76,19%. Sedangkan indeks literasi keuangan 49,68% yang 11,35% dari periode 2019 sebesar 38,03%. Sehingga TPAKD mempunyai peran penting mendorong tercapainya target inklusi keuangan pada 2024 mendatang serta meminimalkan gap antara tingkat inklusi dan literasi keuangan.

"Berbagai program kerja telah diimplementasikan TPAKD antara lain optimalisasi produk dan layanan keuangan, penguatan infrastruktur akses keuangan, peningkatan literasi keuangan, serta asistensi dan pendampingan. Penyusunan program kerja tersebut dilakukan masing-masing TPAKD, diselaraskan dengan program pemerintah baik pusat maupun daerah serta program kerja yang mengembangkan potensi unggulan daerah," katanya.

Parjiman menyampaikan potensi unggulan daerah di DIY antara lain pariwisata, pertanian dan industri pengolahan. Semuanya berkaitan erat dengan keberadaan UMKM sebagai motor penggerak perekonomian di wilayah DIY. Adapun program kerja yang dilaksanakan, berupa kredit/Pemberantasan Melawan Rentenir antara lain berupa kredit PEDE, Kredit Merapi dan Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDA) hingga Generic Model K/PMR berupa bunga rendah, proses cepat dan mudah atau kombinasi antara keduanya.

"Kami mendorong TPAKD menginisiasi program-program terobosan guna meningkatkan akses keuangan masyarakat dan UMKM melalui pemanfaatan sumber dana pemerintah daerah sehingga dapat mengakomodir kebutuhan akses permodalan masyarakat dan atau UMKM. Penyaluran KUR menjadi upaya mendorong pengembangan usaha masyarakat yang bergerak di sektor ekonomi unggulan maupun sektor lainnya seperti pariwisata dan pertanian," terangnya. (Ira)

Kredit

Bagikan