SLEMAN - Biaya riil penyelenggaraan haji terus meningkat, sedangkan setoran awal dan pelunasan yang dibayarkan jemaah haji cenderung tetap. Hal tersebut, diperkirakan akan dapat mengancam keberlangsungan dana haji. 

 

Anggota Badan Pelaksana Bidang Kesekretariatan Badan dan Kemaslahatan BPKH Amri Yusuf mengatakan terdapat dua terminologi terkait dengan biaya untuk melangsungkan ibadah haji, yaitu Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang merupakan sejumlah dana yang digunakan untuk operasional penyelenggaraan ibadah haji. Sedangkan, Biaya Perjalanan Ibadah Ibadah Haji (Bipih) merupakan sejumlah dana yang harus disetorkan oleh jemaah haji.

 

Selama ini, menurut Amri setoran awal dan setoran lunas yang dibayar jemaah merupakan Bipih. “Itu Bipih untuk hanya cukup untuk bayar tiket pesawat, bayar visa, dan dikembalikan dalam bentuk living cost,” kata Amri, dalam Sosialisasi BPIH 1443 H dan Keuangan Haji di Hotel Pandanaran Prawirotaman Yogyakarta, Kamis (8/12). 

 

Selama 2015-2022, Amri mengatakan besaran Bipih tertinggi yang dibayarkan jemaah sebesar Rp39 juta, yang jauh lebih rendah daripada BPIH atau biaya riil ibadah haji. “Padahal biaya riil orang berangkat haji tahun 2022 angkanya berkisar Rp98 juta per jemaah. Kekurangannya biaya perjalanan haji disubsidi dari hasil investasi BPKH. Jadi, jemaah haji kita yang berangkat membayar biaya perjalanan ibadah haji dengan jumlah yang lebih rendah daripada subsidi yang diberikan BPKH,” kata Amri.

 

Berdasarkan Keppres No.8/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 2022 tentang BPIH 1443 H/2022 M yang Bersumber dari Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, Nilai Manfaat, dan Dana Efisiensi, di Embarkasi Jakarta biaya riill yang harus dibayarkan sebesar Rp97,9 juta/jemaah. Jumlah tersebut, terbagi dalam mekanisme biaya Bipih sebesar Rp39,89 juta/jemaah, dan nilai manfaat hasil pengelolaan keuangan haji sebesar Rp58,03 juta/jemaah. 

 

Amri mengatakan, biaya Bipih hanya dapat membayar biaya penerbangan berkisar 30,2%, biaya visa berkisar 1,1%, living cost berkisar 5,8%, dan sebagian untuk akomodasi selama menjalankan ibadah haji berkisar 3,5%. Untuk nilai manfaat yang diberikan nantinya untuk dibayarkan biaya akomodasi, katering, transportasi berkisar 35,5%, biaya prokes, biaya pelayanan di sana berkisar 23,8%. 

 

Untuk menutupi kekurangan biaya riil ibadah haji yang harus dibayarkan, maka setiap tahunnya digelontorkan subsidi yang bersumber dari nilai manfaat. Subsidi tersebut setiap tahunnya ikut naik sebesar 31% tahun 2017, 45% tahun 2018, 50% tahun 2019, 49% tahun 2020, dan 59% tahun 2022. 

 

Amri berharap melalui sosialisasi tersebut masyarakat dapat memahami kondisi pengelolaan keuangan haji saat ini. Ia membahkan, bila nanti pemerintah mengambil keputusan melakukan penyesuaian setoran awal dan setoran lunas masyarakat diminta tidak terkejut. 

 

“Jadi bukan karena pengelolaan hajinya tidak benar penyebab kenaikan setoran ibadah haji, itu realitas di lapangan [kenaikan biaya] yang tidak bisa kita hindari, biaya itu meningkat,” kata Amri. 

 

Beban Jemaah

 

Ia juga berharap nilai manfaat yang diberikan untuk membantu keberangkatan jemaah haji tidak sebesar sekarang. Selain itu, sebagian beban biaya perjalanan haji juga menjadi beban jemaah, dan BPKH akan membantu dari hasil investasi yang dilakukan BPKH. 

 

Anggota Komisi VIII DPR RI Ibnu Mahmud Bilalludin menyampaikan dana subsidi yang digunakan untuk menambah kekurangan biaya BPIH menggunakan dana manfaat, “Jadi tidak mengambil dana yang disetor jemaah,” katanya. 

 

Ia berharap, melalui sosialisasi ini masyarakat memperoleh informasi terkait pengelolaan keuangan haji terkini. “Tolong betul nanti disampaikan, yang sering berhadapan dengan masyarakat, yang berhadapan secara langsung dengan tetangga, dapat menyampaikan dengan sebaik-baiknya, supaya tidak ada pengertian yang salah yang tersampaikan ke masyarakat,” katanya. (*)