Krjogja.com - BANTUL - Kondisi perekonomian masyarakat terus membaik seiring makin leluasanya masyarakat beraktivitas. Meski begitu dibutuhkan sebuah program unggulan untuk mengikis jumlah pengangguran yang terus menumpuk selama pandemi Covid 19.

Salah satunya kegiatan peningkatan infrastruktur dengan konsep padat karya. Selain itu, hadirnya program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) jadi solusi agar proses pembangunan infrastruktur dikalurahan bisa berjalan cepat.

"Bahkan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam APBD perubahan tahun 2022 menggulirkan program tersebut senilai Rp 5,9 miliar untuk dialokasikan di 59 titik," ujar Wakil Ketua DPRD Bantul, Subhan Nawwawi, Jumat (9/12).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut mengatakan, bila program padat karya mampu menyerap jumlah tenaga kerja melimpah. Artinya dampak dari kegiatan pembangunan infrastruktur tersebut sangat dirasakan oleh masyarakat. Baik dilihat dari aspek pertumbuhan ekonomi serta meningkatnya kualitas sarana prasarana di tengah masyarakat.

"Saya bilang meningkatnya sarana prasarana tersebut karena program padat karya menyesuaikan dengan aspirasi masyarakat," ujar Subhan. Misalnya kata Subhan, dalam sebuah wilayah akses jalan kurang memadai. Dengan kondisi seperti itu masyarakat bisa menyampaikan aspirasi, agar program padat karya diwujudkan dalam bentuk cor blok.

Demikian juga sebaliknya jika kebutuhan masyarakat yang mendesak bangket tentu bisa dilaksanakan sesuai kondisi lapangan. "Program padat karya ini sangat menarik di masyarakat. Kegiatan ini cukup efektif dalam mengurai persoalan pengangguran," jelasnya. Tidak kalah penting dari kegiatan tersebut ialah menguatkan perekonomian masyarakat. Termasuk meningkatkan kualitas infrastruktur dipedesaan.

Terlebih ditengah kondisi musim hujan sekarang ini sudah pasti banyak infrastruktur rusak. Namun rontoknya infrastruktur ternyata bisa selesai lewat program padat karya. Artinya kata Subhan, masyarakat bisa mengusulkan sendiri jenis kegiatannya. "Program padat karya tahun 2023 cukup banyak. Baik dari provinsi dan dari pemerintah daerah Kabupaten Bantul," ujarnya.

Selain padat karya, dalam upaya mempercepat pembangunan di pedesaan. Pemerintah kalurahan juga bisa mengakses dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Dijelaskan, program BKK bisa jadi solusi agar pemerintah bisa mensuport pembangunan dikalurahan. Anggaran dari BKK bisa dimanfaatkan juga untuk pembangunan cor blok, talud serta fasilitan umum lainya. Karena itu, eksekutif bisa meningkatkan alokasi anggaran BKK dimasa mendatang. Karena dana tersebut sangat membantu proses dan percepatan pembangunan di kalurahan.

Menurut Subhan, sejauh ini infrastruktur di kalurahan jadi salah satu prioritas. Oleh karena itu, harus ditopang lewat berbagai jalur. Misalnya lewat BKK, padat karya dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul. (Roy)