Krjogja.com - MUNGKID, KRjogja.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Magelang merilis hasil pemetaan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) di kabupaten tersebut pada Pemilu 2024.

Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Magelang Sumarni Aini Ch mengatakan hasil pemetaan IKP Pemilu 2024 Kabupaten Magelang termasuk masuk kategori rawan tinggi.

"Kami dari Bawaslu perlu melakukan upaya pencegahan pelanggaran maksimal jelang Pemilu 2024. Mengingat hasil pemetaan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Kabupaten Magelang,"kata Sumarni Aini Ch, Senin (19/12).

Aini menjelaskan Kabupaten Magelang masuk pada urutan nomor 60 dengan indeks 54,25 dari pemetaan IKP pada 2024 oleh Bawaslu RI. Secara nasional ada 85 kabupaten yang masih kategori rawan tinggi.

Diterangkan pada saat asesmen, dari empat dimensi di Kabupaten Magelang memang di aspek kontestasi ada beberapa indikator pernah terjadi.

Ia merinci merujuk hasil temuan dan riset dari hasil IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 ini, Badan Pengawas Pemilu mencatat sejumlah isu strategis yang harus menjadi perhatian bersama, terutama oleh penyelenggara pemilu sebagai upaya membawa proses pelaksanaan pemilihan umum 2024 yang lebih terbuka, jujur, dan adil.

“Netralitas penyelenggara pemilu harus dijaga, dirawat, dan dikuatkan untuk meningkatkan kepercayaan publik sekaligus merawat harapan publik akan proses pemilihan umum yang lebih kredibel dan akuntabel,” katanya.

Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang Muhammad Habib Shaleh menambahkan, pihaknya akan memaksimalkan kerja sama dengan para pihak meliputi, penyelenggara pemilu, pemerintah kabupaten, peserta pemilu, Polres, Kodim 0705, tokoh masyarakat, tokoh agama serta segenap masyarakat Kabupaten Magelang.

“Sebenarnya upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Magelang dari tiap pemilihan dan pemilu sudah maksimal. Dengan berbagai inovasi yang kita kembangkan namun kita tetap harus kerja keras dan bersinergi dengan semua elemen,” katanya.

Meski begitu, kata Habib, menghadapi Pemilu 2024, karena wilayahnya masuk kategori rawan tinggi, berbagai strategi akan dilakukan. Ragam inovasi yang sudah dilakukan akan dipertahankan dan akan lebih banyak memperkokoh kerja sama antarlembaga dan penguatan tenaga pengawasan hingga tingkat TPS.

“Kita memahami hampir di semua tahapan Pemilu berpotensi ada pelanggaran. Maka upaya pencegahan akan kita lakukan disemua lini tahapan Pemilu. Sehingga indeks rawan tersebut bisa ditekan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Bawaslu RI merilis IKP secara nasional. Konstruksi penyusunan IKP Pemilu 2024 ini menggunakan empat dimensi, 12 subdimensi dan 61 indikator. Empat dimensi itu meliputi, konteks sosial politik, penyelengaraan Pemilu, kontestasi, dan partisipasi. (Osy)