Krjogja.com - BLORA - Diketahui sejumlah desa di Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, bakal terimbas pembangunan Bendungan Gerak Karangnongko. Namun, pemerintah menyebut ada solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Kepala Bappeda Kabupaten Blora Ahmad Mahbub Djunaidi, melalui Sekretarisnya Pujiariyanto menyatakan, bahwa proyek tersebut akan diteruskan untuk kepentingan pengairan masyarakat yang tinggal di Jawa Timur dan Jawa Tengah.

“Bendungan Karangnongko akan diteruskan, karena sudah masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN)," ujar Pujiariyanto, Sabtu (07/03/2023) seperti dikutip dari Liputan6.com.

Alumni Universitas Yamaguchi Jepang ini membeberkan, Bupati Blora Arief Rohman usai dipanggil Kementerian PUPR pada Selasa, 3 Januari 2023 lalu. Sejumlah pihak dari OPD Kabupaten Blora juga turut diajak bersama-sama datang ke Jakarta.

Menurut Pujiariyanto, yang jadi kendala pemerintah sekarang ini adalah terkait pengadaan tanah untuk masyarakat yang terimbas proyek tersebut.

"Dari hasil kemarin, pengadaan tanah nanti akan disiapkan dana pengganti," terangnya.

Pujiarianto menyebut, akan ada sebanyak 5 desa yang nantinya terdampak tenggelam karena genangan air dari pembangunan Bendungan Gerak Karangnongko ini. Yaitu Desa Mendenrejo, Desa Ngrawoh, Desa nginggil, Desa Nglebak, dan Desa Megeri.

"Tetapi (masyarakat, red) yang paling banyak itu ada di tiga desa, yaitu Desa Nginggil, Desa Ngrawoh dan Desa Nglebak itu kurang lebih 538 KK,” tandasnya.

Untuk menyikapi persoalan ini, pemerintah daerah mengklaim sudah menyiapkan opsi atau pilihan untuk masyarakat Blora bagian selatan tersebut. Yaitu dengan cara direlokasi dan diganti untung.

Sebelumnya Bupati Blora Arief Rohman sendiri juga telah diwawancarai ramai-ramai awak media dalam sebuah kesempatan, seusai menghadiri pelantikan Panitia Pengawas Kecamatan (PPK) Pemilu 2024 di Graha Larasati Blora pada Rabu, 4 Januari lalu.

Pada saat itu Bupati Blora yang akrab disapa Gus Arief membeberkan, bahwa dalam waktu dekat berencana melaksanakan rapat pertemuan dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan solo membahas kelanjutan proyek yang didanai APBN senilai Rp 1 triliun lebih ini.

Gus Arief berharap proses pembebasan lahan bisa mulai dilakukan tahun 2023. Sehingga, sesuai time line pembangunan bisa dimulai 2024 dan target selesai 2027 berjalan sesuai rencana.(*)