Krjogja.com - SUKOHARJO - Lokasi penambangan galian C ilegal di wilayah Kecamatan Tawangsari dan Bulu ditutup. Proses penindakan berlanjut dengan diserahkan penanganannya ke Polres Sukoharjo.

Tindakan tegas dilakukan Bupati Sukoharjo Etik Suryani bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sukoharjo saat inspeksi mendadak (sidak), Kamis (12/1). Sidak digelar Forkopimda Sukoharjo usai mengikuti rapat paripurna di gedung DPRD Sukoharjo. Selain Bupati Sukoharjo Etik Suryani, sidak juga diikuti Ketua DPRD Sukoharjo Wawan Pribadi, Kapolres Sukoharjo AKBP Wahyu Nugroho Setyawan, Dandim 0726 Sukoharjo Letkol Czi Slamet Riyadi dan pejabat lainnya.

Sasaran sidak dilakukan di lokasi penambangan galian C ilegal di wilayah Kecamatan Tawangsari dan Bulu. Setiba di lokasi Bupati Sukoharjo Etik Suryani bersama Forkopimda Sukoharjo menemui pelaku penambangan galian C seperti pemilik alat berat, pemilik lahan dan operator alat berat.

Bupati Sukoharjo Etik Suryani bersama Forkopimda Sukoharjo meminta klarifikasi dan diketahui hasilnya bahwa galian C yang disidak ilegal atau tidak memiliki izin. Temuan tersebut sangat disayangkan mengingat dampak dari aktivitas penambangan galian C ilegal sangat merugikan masyarakat. Sebab membuat lingkungan menjadi kotor, jalan rusak dan menganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat.

BACA JUGA :

Modus Transfer, Polres Sukoharjo Tangkap Pengedar Uang Palsu

Polres Sukoharjo Awasi Ketat Perayaan Malam Tahun Baru 2023

"Sangat kami sayangkan karena aktivitas galian C ini ilegal dan jelas merugikan masyarakat. Jalan rusak, kenyamanan dan ketenangan masyarakat terganggu dengan lalu lalang truk. Juga masalah kesehatan," ujarnya.

Aktivitas penambangan galian C ilegal juga membahayakan dengan ancaman kerawanan tanah longsor. Sebab kondisi cuaca ekstrem berupa peningkatan curah hujan sangat terasa dampaknya di wilayah perbukitan setelah tanah terus ditambang. Hal ini menjadi ancaman besar bagi masyarakat dan merugikan. Sedangkan aktivitas penambangan galian C dilakukan untuk kepentingan pribadi mencari keuntungan.

"Silahkan mencari rejeki tetapi bantu pemerintah juga sehingga tidak merugikan kepentingan umum. Karena kenyataanya jalan rusak dan pemerintah harus memperbaiki," lanjutnya.

Dihadapan para pelaku penambangan galian C, Etik Suryani meminta kepada warga Sukoharjo yang ingin melakukan aktivitas jual beli tanah dengan para pelaku penambang galian C untuk melapor kepada RT, RW, lurah, kepala desa dan camat. Pelaporan tersebut dilakukan sebagai pemberitahuan izin dan nantinya akan dikoordinasikan dengan pemerintah.

Etik menjelaskan, proses perizinan galian C sendiri menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Meski begitu, Pemkab Sukoharjo tetap melakukan pengawasan ketat mengingat aktivitas galian C sering dikeluhkan masyarakat karena dampak kerusakan jalan akibat dilewati truk pengangkut tanah.

Bupati meminta kepada pemborong galian C punya hati nurani karena kegiatan tersebut merugikan masyarakat. Dampak yang timbulkan sangat luar biasa. Tidak hanya kerusakan jalan saja, tapi juga banyak kecelakaan dan korbannya masyarakat.

"Kalau musim hujan berpotensi longsor. Kalau musim kemarau debunya mengganggu kesehatan. Banyak juga laporan masyarakat jadi korban saat melintas di jalan rusak," lanjutnya. (Mam)