Krjogja.com - SRAGEN - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sragen belum satu suara terkait siapa yang akan maju calon bupati (Cabup) Pilkada 2024 mendatang. Niat salah satu kader terbaiknya yang juga mantan Wakil Bupati (Wabup) Sragen, Dedy Endriyatno yang ingin maju Cabup ditanggapi dingin Ketua DPD PKS Sragen, Rohmad Tejo Kuncoro.

Bahkan Rohmad Tejo meminta semua kader bersabar dan menahan diri karena fokus saat ini adalah bagaimana memenangkan pertarungan pemilihan legislatif (Pileg). "Hoax itu (Dedy maju cabup). Semua kader saat ini fokus bertarung pileg. Apalagi DPP juga belum menerbitkan juklak soal pilkada. Kalau ketua juga maju, terus siapa (kira-kira) yang akan lebih didukung (DPP)," tandas Rohmad Tejo.

Terkait hal tersebut, Dedy Endriyatno yang saat ini menjabat Ketua Departemen Pemenangan Pemilu dan Pilkada Wilayah Jateng, Jatim dan DIY justru menanggapi positif jika banyak kader yang berniat maju di konstetasi pilkada. "Justru kalau Ketua DPD, Ketua Fraksi, Pak Anggoro, dr Aris atau kader lain siap maju pilkada, saya kira itu dinamika yang bagus dan menunjukkan kaderisasi berjalan baik," ujar Dedy.

Baca juga :

Dihantam Pandemi, Kolam Renang Sendang Kowang Mangkrak Seperti 'Blumbang' Lele

Disdikbud Karanganyar Tak Ada Larangan Siswa Main Latto-latto di Sekolah

Revaldo Pakai Narkoba Karena Kecanduan

Termasuk jika nantinya ada tokoh lain yang berniat maju lewat PKS, tentunya akan diterima secara terbuka. Tentunya akan dipertimbangkan juga faktor partai politik (parpol) calon mitra koalisi nantinya sebelum memutuskan siapa yang akan diusung.

Terkait siapa yang pada akhirnya akan direkomendasi oleh DPP PKS nantinya, Dedy menilai hal itu ada mekanisme dan acuan yang akan dipakai. Tentu dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti assesment, hasil survei elektabilitas calon dan sebagainya.

Apakah Ketua DPD jaminan lebih peluang mendapat rekomendasi, Dedy menegaskan bahwa hal tersebut belum tentu, meski posisi ketua menjadi salah satu pertimbangan lebih. "Dulu pas saya mendapat rekom 2015 maju pilkada, bukan dalam kapasitas Ketua DPD. Tidak ada klausul ketua partai daerah mendapat previlage pasti dapat rekom. Semua ada mekanisme dan pertimbangannya," tandas Dedy. (Sam)