YOGYA - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga ( Disdikpora) DIY tengah menyiapkan Raperda Pendidikan yang akan menjadi payung hukum bagi sekolah SMA/SMK di DIY dalam membatasi pungutan sekolah kepada para siswa. Berdasarkan kajian yang juga bakal dituangkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DIY itu, dihitung bahwa pungutan sekolah tak boleh lebih dari Rp 1,1 juta pertahun. 

 

Kepala Disdikpora DIY, Didik Wardoyo mengatakan pihaknya telah melakukan kajian akademis dari tahun ajaran (TA) 2022 lalu terkait biaya operasional di SMA kelas IPA di DIY sebesar Rp 4,9 juta/siswa per tahun. Untuk kelas IPS menurut Didik memunculkan angka sebesar Rp 4,8 juta/siswa per tahun.

 

“Di tingkat SMK program keahlian Teknik sebesar Rp 5,6 juta/siswa per tahun. Untuk kelas non Teknik sebesar RP 5,2 juta/siswa per tahun. Dari angka tersebut, kemampuan Pemda DIY untuk memenuhi kebutuhan di sekolah negeri sebesar Rp 2,1 juta per siswa/tahun, pemerintah pusat memberikan anggaran sebesar Rp 1,6 juta per siswa/tahun, jadi memang masih ada selisih” ungkap Didik, Selasa (17/1/2023). 

 

Disdikpora menyebut, dalam Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sekolah di tingkat SMA/SMK sebenarnya diperbolehkan melakukan pungutan pada siswa. Namun bukan berarti sekolah bisa sembarangan meminta uang pada peserta didiknya. 

 

"Sekolah tidak bisa sakarepe. Nah itu yang kita atur. Tadi misalnya kelas IPS Rp 4,8 juta dikurangi Rp 3,7 juta itukan selisih Rp 1,1 juta yang bisa jadi pungutan. Tetapi kita lihat di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS)-nya seperti apa, tidak boleh lebih dari itu selisihnya, atau justru harus malah kurang dari itu (Rp 1,1 juta),” tandasnya. 

 

Didik mengatakan, adanya sumbangan yang sering kali dinilai tinggi dan memberatkan, bukan berasal dari sekolah melainkan komite. Sumbangan menurut dia tidak harus dibayar oleh siswa dan orangtua karena sifatnya sukarela, tanpa paksaan. 

 

“Kalau sumbangan itu tidak bisa dipaksa, kalau tidak mampu ya berhak untuk tidak menyumbang. Kalau pungutan, aturannya jelas apalagi nanti setelah Perda bisa dilaksanakan, kemungkinan bisa pada tahun ajaran baru 2023 nanti,” imbuhnya. 

 

Kebijakan dari aturan daerah tersebut nantinya akan diberlakukan untuk sekolah negeri di DIY. Namun nantinya Pemda juga akan melakukan pengawasan pada sekolah-sekolah swasta di DIY. 

 

“Ini aturan untuk sekolah yang diampu pemerintah ya, ya yang negeri. Kalau untuk swasta nanti kita akan tetap melakukan pengawasan,” lanjut Didik. (Fxh)