DIY Jadi Provinsi Paling Miskin di Jawa, Dewan Beri Saran

user
Ary B Prass 18 Januari 2023, 17:07 WIB
untitled

YOGYA - Rilis BPS menyatakan bahwa persentase penduduk miskin DIY awal tahun 2023 ini sebesar 11,49 persen atau secara absolut, terdapat sebanyak 463,63 ribu orang.
 
Angka ini naik dibandingkan kondisi Maret 2022, dimana persentase penduduk miskin pada saat itu adalah 11,34 persen dan jumlah penduduk miskin sebanyak 454,76 ribu orang.
 
Kondisi ini membuat DIY menjadi daerah paling miskin di Jawa dengan angka kemiskinan di atas rata-rata nasional sebesar 9,57 persen. Garis Kemiskinan pada September 2022 tercatat sebesar Rp 551.342,00/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp 398.363,00 (72,25 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp 152.979,00 (27,75 persen).
 
Pada September 2022, secara rata-rata rumah tangga miskin di DIY memiliki 4,20 orang anggota rumah tangga. Apabila ditinjau secara rumah tangga, maka Garis Kemiskinan rumah tangga mencapai Rp 2.315.636,00/rumah tangga/bulan.
 
Dari rilis BPS tersebut sangat jelas bahwa garis kemiskinan makanan mendominasi sebesar 72,25 persen. Sehingga solusinya perlu fokus pada pemenuhan kalori makanan pada warga miskin. 
 
Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana mengatakan, pemenuhan kalori makanan perlu diutamakan pada warga miskin yang ekstrem atau sangat miskin. Penanganan ini juga perlu fokus pada daerah termiskin terutama di Kabupaten Kulonprogo dan Gunungkidul. 
 
“Jadi penanganan kemiskinan perlu fokus pada dua hal menurut saya, pertama memenuhi kalori makanan warga miskin, terutama yang ekstrim. Saat ini sudah ada berbagai bantuan yang diberikan kepada warga miskin di DIY, terkait kalori makanan ada BPNT yang mencakup 380 KK lebih dari sekitar 960 ribu KK di DIY. Artinya bantuan kalori makanan tersebut sudah mencakup sekitar 40 persen KK di DIY,” ungkap Huda, Rabu (18/1/2023). 
 
Jumlah KK miskin di DIY dalam DTKS hanya sekitar 160 ribu KK, sehingga bantuan per makanan yang diberikan sudah dua kali lipat dari DTKS. Namun, Huda menanyakan mengapa dua kali bantuan DTKS kalori makanan, namun 11.49 persen penduduk miskin. 
 
Kalau kita lihat lebih dalam ternyata bantuan tersebut besaran nya haya sekitar 200 ribu per KK per bulan, sehingga belum bisa mengangkat warga miskin yang ekstrem keatas garis kemiskinan. Sesuai data BPS garis kemiskinan DIY per KK adalah 2,3 juta sedangkan bantuan makanannya baru 200 ribu per KK bahan mentah, sehingga belum mampu mengangkat 11,49 persen warga miskin ekstrem keatas garis kemiskinan.
 
“Fokus kita semestinya menambahkan bantuan kalori makanan tersebut pada warga miskin ekstrim, tidak melalui uang cash tetapi dengan sembako yang dikerjasamakan dengan warung warung lokal di dusun dusun, dengan fokus warga miskin ekstrem agar terangkat dari garis kemiskinan. Besaran nya juga mesti cukup signifikan agar bisa mengangkat keatas garis kemiskinan. Kelompok kelompok disabilitas berat, orang tua terlantar dan warga yang sudah tidak bisa usaha mandiri mesti pendapatkan prioritas. Kerja-kerja ini mesti fokus dan melibatkan berbagai level pemerintahan dan anggaran, baik dari APBD DIY, kabupaten kota maupun dana keistimewaan,” tandas Huda. (Fxh)

Kredit

Bagikan