Krjogja.com - YOGYA - Garis kemiskinan di DIY masih tinggi sehingga menjadi problematika dan PR besar guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, berbagai upaya harus dilakukan dengan berupa meningkatkan pariwisata yang berkualitas, meningkatkan produktivitas pertanian dan mendorong penekanan inflasi.

"Yang menjadi masalah dan PR besar tidak lain angka kemiskinan di DIY masih tinggi. Jadi analisis kita, pertama, kontribusi sektor - sektor industri makin turun seperti pengolahan makin turun sehingga mempengaruhi penghasilan orang-orang yang bekerja di sektor tersebut, " ujar Asisten Deputi Kepala Bank Indonesia (BI) DÀIY Rifat Pasha di Yogyakarta, Kamis (19/01/2023).

Rifat mengatakan analisis kedua, mayoritas orang miskin ada petani dimana nilai tukarnya makin naik, lalu ketiga ukuran dari kemiskinan dari konsumsi yang cenderung rendah. Terakhir, pariwisata DIY masih berbasis mass tourism atau wisata massal sehingga dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi kurang, sehingga perlu diarahkan pada quality tourism atau wisata berkualitas.

Baca juga :

Ocvian Chanigio, Pemain PSIM Ini Jual Sepatu Bolanya Karena Liga 2 Batal Lanjut

1.395 Perempuan di Karanganyar jadi Janda

Penjaga SD di Semarang Cabuli Empat Siswi

Hotel Pesparawi Tak Kunjung Dibayar, DPRD DIY Sebut Kantor EO Tutup

"Kami menyoroti dari perspektif makro, gambaran keseluruhan perekonomian DIY pada 2022 positif di tengah risiko global yang masih tinggi. Terlihat pertumbuhan ekonomi DIY Triwulan III 2022 masih luar biasa mencapai 5,8 persen yang lebih tinggi dari rata-rata Nasional maupun Pulau Jawa," tandasnya.

Hal tersebut, ucap Rifat, didorong oleh ekonomi kerumunan yang luar biasa seperti BNN pariwisata dan pembelajaran tatap muka (PTM) penuh. Pada Triwulan IV 2022, diproyeksikan perekonomian DIY masih tumbuh positif jika dilihat qtq, sedangkan secara magnitude tahunannya memang lebih rendah dari Triwulan III 2022.

"Kita membacanya perekonomian DIY masih tumbuh positif. Memang inflasi kita masih relatif tinggi di atas Nasional maupun rata-rata Pulau Jawa yang disebabkan faktor global dan momentum pertumbuhan ekonomi yang berlanjut. Selanjutnya, ditambah respon kebijakan pemerintah dengan penyesuaian harga BBM menjadi faktor yang mendorong inflasi ditambah listrik, angkutan udara dan beras," terangnya.

Lebih lanjut, Rifat menekankan yang menjadi permasalahan perekonomian DIY setidaknya 63 persen ditopang oleh konsumsi, padahal pertumbuhan konsumsi DIY di bawah Nasional yang tumbuh sekitar 5 persen. Artinya, penggerak perekonomian DIY adalah orang luar seperti wisatawan dan mahasiswa yang tercatat sebagai ekspor jasa. Artinya disini konsumsi kelas menengah harus ditingkatkan.

"Tantangan 2023, ketidakpastian global masih tinggi, termasuk menguatnya Dollar Amerika Serikat. Diperkirakan inflasi mulai melandai memasuki Semester II 2023, namun dorongan domestik masih kuat sehingga magnitude tidak sebesar 2022," pungkasnya. (Ira)