DIY Punya Karakteristik Tersendiri, Kemiskinan Jadi Anomali

user
Danar W 20 Januari 2023, 22:50 WIB
untitled

Krjogja.com - YOGYA - DIY memiliki persentase angka kemiskinan yang tinggi berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), sebaiknya angka harapan rata rata lama sekolah, indeks kesejahteraan, indeks kebahagiaan dan harapan hidup tinggi. Hal tersebut merupakan sebuah anomali yang terus terjadi di DIY dimana indikator pembangunan yang cukup tinggi tidak sejalan dengan tingkat kemiskinan yang masih sangat tinggi.

Kepala Bappeda DIY Beny Suharsono mengatakan, persentase penduduk miskin di DIY mencapai 11,49 persen di dengan jumlah penduduk miskin mencapai 463.630 orang pada September 2022. Capaian tersebut lebih tinggi dari rata-rata persentase kemiskinan nasional di angka 9,57 persen. Meskipun demikian, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DIY sebesar 80,64 pada 2022. IPM DIY masuk kategori sangat tinggi dan tertinggi kedua setelah IPM DKI Jakarta.

"Angka kemiskinan di DIY itu menunjukkan adanya kontradiksi paradoks alias anomali. Ada karakteristik tersendiri yang membedakan DIY dengan daerah-daerah lainnya. Hal ini bisa dilihat salah satunya, jika dibandingkan dengan IPM, secara nasional IPM DIY tertinggi kedua di Indonesia," ujarnya di Komplek Kepatihan, Jumat (20/1/2023).

Beny menyampaikan IPM ini merupakan indikator resmi yang menggambarkan kualitas hidup manusia, dilihat dari beberapa indikator. Indikator IPM diantaranya, pertama, kesehatan,yang dilihat dari usia harapan hidup DIY mencapai 75,08 tahun dan tertinggi di Indonesia. Kedua, indikator pendidikan, dilihat dari harapan lama sekolah DIY tertinggi di Tanah Air mencapai 15,65 tahun. Dan yang paling menarik, ketiga, indikator ekonomi dilihat dari pengeluaran per kapita DIY sebesar 14,48 juta, tertinggi kedua setelah DKI Jakarta yang mencapai 18,92 juta.

"Persentase penduduk miskin di DIY pada September 2022 sebesar 11,49 persen (yoy) menurun 0,42 persen dibandingkan September 2021, namun naik 0,15 persen (qtq) dibandingkan Maret 2022. Yang tiga bulan terakhir naik dari 11,34 persen ke 11,49 persen maka diproklamasikan DIY termiskin se- Pulau Jawa. Mohon tidak dibaca sepenggal dan mohon diingat ini kan statistik soal angka serta dapat melihat pada angka-angka yang lain sehingga sering disebut kontradiksi paradoks," ungkapnya.

Fakta yang lain menunjukkan statistik yang sama misalnya usia harapan hidup, angka kebahagiaan, angka harapan rata rata lama sekolah, indeks kesejahteraan. Apa mungkin jika angka kemiskinan ekstrimnya tertinggi angka-angka lainnya tidak menjadi bagian dari pertimbangan? Meskipun kemiskinan DIY merupakan sebuah anomali, Pemda DIY tetap menyiapkan seperangkat langkah preventif guna mengentaskan kemiskinan ekstrim di 2024. Apabila di rata rata kemiskinan ada di Selatan semua, maka Visi Misi Gubernur DIY adalah pembangunan wilayah Selatan sehingga konkrit sebetulnya.

"Saya sudah bicara preventif, sangat dalam. Siapa di mana harus dilakukan penanganan. Bahkan Pak Gubernur memerintahkan untuk dilakukan segera perlindungan sosial dan jaminan sosial. Jadi masyarakat yang sudah tidak berdaya atas pengeluaran itu selisihnya tidak mau mengeluarkan harus di atas garis kemiskinan. Yakinkan data itu sudah dilakukan verifikasi oleh bupati/walikota karena masyarakatnya ada di sana. Jadi akan ketemu 463 ribu itu siapa di mana. Tidak sampling lagi agar tidak salah sasaran lagi. Ini adalah agregasi dari kemiskinan 4 kabupaten 1 kota. Berikutnya masih ada pemberdayaan dan seterusnya" terang Beny.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) DIY Budiharto Setyawan mengatakan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di DIY, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain berupaya terus menciptakan lapangan kerja baru. BI sangat mendukung kesuksesan DIY dalam menjaga keberlangsungan proyek strategis nasional maupun proyek strategis daerah. Proyek strategis yang berlanjut sampai dengan 2025 perlu terus dikawal, agar dapat menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar/lokal.

Berikutnya mengawal optimalisasi penggunaan dana desa, agar memiliki multiplier yang besar sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana desa apabila dimanfaatkan secara swakelola dan padat karya, diharapkan mampu menggerakkan ekonomi desa, sehingga harapannya dapat mempercepat proses penurunan kesenjangan antara desa dan kota.

"Kami sangat mengapresiasi upaya DIY dalam meningkatkan upah minimum provinsi (UMP) 2023, sehingga tidak lagi menjadi yang terendah di Indonesia. Kenaikan UMP ini penting terutama untuk mengurangi gap pendapatan penduduk DIY dengan penduduk pendatang, sehingga diharapkan dapat memperbaiki gini ratio," imbuhnya.

Budiharto menambahkan upaya selanjutnya dengan terus memberikan perhatian serius terhadap isu sosial yang berkembang di masyarakat. Pihaknya sangat mendukung upaya Pemda DIY maupun Pemerintah Kota dan Kabupaten yang menggandeng tokoh masyarakat dan tokoh agama, dalam mengantisipasi potensi konflik antar kelompok.

"Kami turut mengapresiasi respons cepat dari Pemda dalam mengatasi isu sosial yang berkembang, sehingga tidak merusak citra positif DIY," tandasnya.

Paniradya Pati Aris Eko Nugroho menyatakan, penanganan kemiskinan sampai saat ini masih menjadi fokus perhatian Pemda DIY. ‎Sejumlah upaya terus dilakukan dengan melibatkan stakeholders terkait untuk mengurai kemiskinan yang ada di DIY dengan memanfaatkan berbagai program bantuan untuk masyarakat. Program-program itu dibuat dengan didasari oleh pemanfaatan dana keistimewaan (Danais) yang memiliki alokasi tertentu yang dikhususkan untuk pengentasan kemiskinan. Tentunya program yang dibuat disebut disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang ada di suatu wilayah.

"Sejumlah program seperti desa Mandiri budaya, desa wisata sebagai rintisan kalurahan mandiri budaya kemudian juga RTLH atau rumah tinggal layak huni menjadi program-program yang dibiayai oleh dana keistimewaan. Program-program seperti beasiswa bagi anak, desa prima untuk ibu yang diutamakan kepala keluarga, RTLH per individu maupun RTLH terintegrasi, KUBE, penggunaan tanah kas desa yang diperuntukkan untuk masyarakat yang kurang mampu. Sehingga salah satu kebutuhan papan bisa terpenuhi dengan baik," paparnya.

Aris mengungkapkan, keberadaan ‎desa Mandiri budaya, desa preneur, desa prima, desa mandiri pangan kemudian desa wisata. Dibangun melalui pembiayaan dari sejumlah alokasi bersumber dari dana keistimewaan. Dimana tujuan dari program itu untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat pada tingkat Kelurahan yang sesuai dengan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY masa bakti 2022-2027.

"Seperti diketahui bersama dalam visi misi tersebut tertuang secara jelas untuk mereformasi kelurahan. Sehingga pembangunan bisa memiliki pondasi yang kuat mulai dari bawah atau dari Kelurahan," ujar Aris.

Lebih lanjut Aris menambahkan,‎ keberadaan desa mandiri budaya ataupun desa rintisan mandiri budaya seperti desa wisata ini nantinya diharapkan mampu meningkatkan kemampuan masyarakat. Termasuk kemandirian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonominya melalui pembukaan lapangan kerja, menghidupkan kembali UMKM juga menggali potensi masing-masing yang ada di desanya.

Sementara itu ‎Dosen sekaligus pengamat ekonomi Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) Yogyakarta, Murti Lestari mengatakan, Pemda DIY perlu memastikan apakah program-program pengentasan kemiskinan yang digalakkan benar-benar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat terutama warga kelas menengah hingga bawah. Hal itu penting untuk memastikan program yang dibuat benar-benar tepat sasaran.‎ Misalnya dengan menciptkan lapangan kerja untuk meningkatkan pendapatan petani dan pelaku usaha kecil.

"Terkadang kan ada program tapi apakah betul program itu akan meningkatkan pendapatan kelas bawah, itu yang perlu dievaluasi. Untuk itu Pemda DIY perlu menaruh perhatian terhadap upaya pemberdayaan masyarakat kecil. Sebab berbeda dengan daerah lain yang mengandalkan sektor industri, penghasilan mayoritas warganya akan menyesuaikan dengan upah minimum provinsi yang ditetapkan," terangnya.

Menurut Murti, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan hasil BPS yang mengatakan DIY adalah provinsi termiskin di Jawa. Meski begitu harus tetap dijadikan bahan evaluasi bersama. Kemiskinan didasari oleh pendapatan, dan diukur oleh pengeluaran. Namun ada hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini. Tingkat kebahagiaan, harapan hidup dan lainnya tidak lantas menjadi buruk dengan predikat miskin.

"Antara kemiskinan, kebahagiaan, harapan hidup, itu memang beberapa terminologi yang berbeda. Antara pengeluaran dan kebahagiaan itu beda terminologi, orang bisa aja pengeluaran kecil tapi bahagia ketika kerukunan dengan tetangga baik, persaudaraan baik," jelasnya.

Murti menambahkan, ‎kemiskinan adalah mengukur besarnya pengeluaran yang sesuai dengan standar. Sementara kebahagiaan dan harapan usia memiliki dimensi sosial yang lebih kuat dan lebih kental. Jadi orang bisa bahagia walaupun secara materi tidak berlimpah. DIY berhasil menciptakan harmoni hidup yang kondusif, sehingga orang bahagia dan panjang umur meskipun belum berhasil berpenghasilan di atas garis kemiskinan. (Ira/Ria)

Kredit

Bagikan