Krjogja.com - SUKOHARJO - Pemkab Sukoharjo melakukan kajian kebutuhan pegawai dengan status Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk diajukan ke pemerintah pusat. Hasil kajian akan dilakukan sebagai dasar pengajuan usulan penerimaan Calon ASN (CASN) baru. Hal ini dilakukan mengingat jumlah ASN terus menurun paling banyak karena pensiun.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sukoharjo Widodo, Minggu (22/1) mengatakan, kajian dilakukan setiap tahun terhadap kebutuhan pegawai terkait beban kerja di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Kondisi di masing-masing OPD berbeda menyesuaikan dengan jumlah pegawai dan beban kerja.

Kajian dilakukan dengan melihat kondisi sekarang dan perkembangan kedepan baik terhadap jumlah pegawai yang ada dan kebutuhan nanti. Perhitungan dilakukan agar di OPD tersebut dapat tetap berjalan dan tidak terjadi ketimpangan.

"Dilakukan terhadap pegawai ASN dulu dan kemudian pegawai non ASN. Khusus untuk ASN dilakukan kajian sebagai bahan pengajuan usulan penambahan CASN kepada pemerintah pusat," ujarnya.

Widodo menegaskan, daerah hanya bisa mendata dan mengajukan usulan saja. Sedangkan terkait penerimaan CASN baru menjadi kewenangan sepenuhnya pemerintah pusat.

"Kami belum tahu berapa yang akan diajukan usulan CASN. Masih dalam kajian perhitungan. Yang jelas nantinya semua jadi kewenangan pusat," lanjutnya.

Pemkab Sukoharjo sendiri sekarang memiliki pegawai dengan status ASN sekitar 7.000 hingga 8.000 orang. Selain itu masih ada pegawai dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan pegawai non ASN.

Jumlah pegawai tersebut terus mengalami perubahan disebabkan beberapa faktor dan terbanyak karena pensiun. Angka ASN pensiun setiap tahun sekitar 400 orang. Para ASN yang pensiun tersebut termasuk para pejabat dengan posisi strategis.

Faktor lainnya karena meninggal dunia, pindah tugas dan khusus pegawai non ASN ada yang tidak diperpanjang kontraknya atau mengundurkan diri. Pemkab Sukoharjo akan memaksimalkan jumlah pegawai yang ada dalam kerja.

"Paling banyak pensiun memang dari tenaga pendidikan seperti guru dan tenaga kesehatan. Kalaupun ada penambahan jumlahnya tidak sesuai yang diharapkan karena terbatas dari pemerintah pusat," lanjutnya.

Widodo menjelaskan, pada tahun 2023 ini nantinya apabila ada penerimaan CASN tetap akan diinformasikan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai pemberitahuan resmi adanya lowongan menjadi pegawai negeri sipil.

"Kami belum tahu ada atau tidak penerimaan CASN tahun 2023. Yang jelas kebutuhan CASN tetap ada karena banyak ASN pensiun. Kami serahkan semua ke pusat," lanjutnya. (Mam)