Krjogja.com - BANJARNEGARA - Kerjasama pembangunan jaringan internet rintisan desa digital antara swasta dengan Pemerintah Desa Jalatunda Kecamatan Mandiraja Banjarnegara dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) setempat, gagal total. Proyek gagal tersebut menyisakan pondasi dan rangka dasar tower berkarat.

Seremonial peletakan batu pertama pembangunan tower jaringan internet dilakukan semula akan dilakukan Menteri Desa PDT Abdul Halim Iskandar pada 2 Maret 2022, namun menteri batal datang dan diwakili oleh staf khusus, didampingi Direktur Utama PT Wira Bakti Nagari (WBN) H Idrus Lasimpala selaku investor.

Acara tersebut dihadiri sejumlah pejabat Pemkab Banjarnegara serta puluhan kepala desa. Namun belakangan kegiatan berhenti sampai pembuatan pondasi. Pantauan, Kamis (26/1), pondasi yang berada di sebelah kantor Pemerintah Desa Jalatunda ditumbuhi rumput, dan rangka besi calon rangka tower paling bawah sudah berkarat.

Kepala Desa Jalatunda, Satam, mengatakan, rencana pembangunan jaringan internet desa digital digagas untuk mengatasi dampak sulitnya akses internet saat warga khususnya anak-anak sekolah mengikuti pembejalaran jarak jauh harus mencari tempat tinggi atau naik bukit untuk memperoleh sinyal telepeon selular.

Masyarakat juga menuntut layanan cepat yang hanya dapat dipenuhi jika ada jaringan internet misalnya mencetak Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian dan administrasi kependudukan lainnya. "Masyarakat maunya langsung jadi. Belum lagi, laporan ke instansi pemerintah secara online. Mau bagaimana jika jaringan internet blank,"
ujar Satam.

Kemudian disepakati kerjasama dengan PT WBN yang berpusat di Jakarta untuk membangun Desa Digital atau Desa Internet. Dalam kerja sama tersebut, PT WBN membangun jaringan dan menyediakan paket internet dan pengelolaannya dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jalatunda. Perusahaan tersebut sempat melakukan launching Desa Digitar dan dihadiri oleh para Kades di Kecamatan Mandiraja yang juga mengalami kesulitan sinyal.

Menurut Satam, ada beberapa masalah yang membuat pembangunan jaringan internet desa digital gagal. Namun ia tidak menyebut masalah dimaksud. "Tetapi yang jelas, PT WBN pernah minta alokasi Dana Desa untuk membangun jaringan. Saya tegas, saya tak mau," katanya. Komunikasi dengan perusahaan tersebut kemudian putus total.

Satam menyatakan, Pemdes Jalaunda maupun BUMDes tak dirugikan secara materi atas gagalnya proyek tersebut. "Sepeserpun kami tak mengeluarkan uang sejak sossosialisasi sampai acara peletakan batu pertama yang sangat meriah itu. Semua ditanggung PT WBN," katanya.