Krjogja.com - SOLO - Kekurangan dokter spesialis oleh Kementerian Kesehatan akan diatasi dengan menambah kuota dan jumlah program studi di fakuktas kedokteran menggunakan skema berbasis universitas. Selain itu juga berencana melakukan program pendidikan spesialis dengan skema berbasis rumah sakit.

Di seluruh Indonesia ada 420 Rumah Sakit Pendidikan yang diharapkan mampu memberikan layanan kesehatan sekaligus bisa menghasilkan tenaga kesehatan yang berkualitas dan bermutu. Skema pendidikan berbasis rumah sakit ini menjadi sorotan peserta Pertemuan forum dekan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) di Solo.

Ketua AIPKI, Prof Dr Budi Santosa mengatakan saat ini pendidikan spesialis berbasis universitas sebenarnya sudah mengarah dan berpedoman pada sistem berbasis rumah sakit. Penerimaan, pengelolaan dan evaluasi diatur universitas yang memenuhi syarat untuk menyelenggatakan proses pendidikan spesialis, namun proses pendidikan tetap hanya dilakukan di rumah sakit pendidikan yang sudah memenuhi syarat.

"Hal ini sesuai UU RI no 20 tahin 2013 tentang Pendidikan Kedokteran yang sampai saat ini masih berlaku. Pasal 5 menyebutkan Pendidikan Kedokteran diselenggarakan oleh perguruan tinggi," kata Prof Budi yang didampingi Prof Dr Reviono, ketua pelaksana pertemuan forum dekan AIPKI, Jumat (27/01/2023).

Jika pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit akan dilaksanakan harus merobah regulasi. Dan yang menjadi tantangan pemerintah, bagaimana agar kualitas tetap terjaga bila nanti mewujudkan proses pendidikan dokter spesialis berbasis RS. Alangkah lebih bagus apabila tetap melibatkan universitas, Fakultas Kedokteran dan Koligium dipayungi organisasi terkait.

Sementara adanya kekurangan dokter spesialis, karena saat ini terjadinya penumpukan dokter umum dan dokter spesialis di kota-kota besar. Terdapat 10 provinsi yang memiliki dokter spesialis paling banyak yakni DKI Jakarta, Jawa Timir, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Banten, Sulawesi Selatan, DI Yogyakarta, Bali, Sumatera Selatan.

Sedang 10 provinsi dokter spesialis paling sedikit : Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua Barat, Kalimantan Utara, Gorontalo, Maluku, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. (Qom)