Cegah Kenaikan Harga Beras, Pemerintah Perlu Menyesuaikan HPP

Ilustrasi. (KR/dok)
Krjogja.com - YOGYA - Kenaikan harga beras yang terjadi di pasaran menjadi fokus perhatian dari pemerintah pusat. Bahkan untuk ‎stabilisasi harga beras yang saat ini mengalami kenaikan,Perum Bulog didorong untuk segera mempercepat pendistribusian beras dengan stok yang tersedia melalui operasi pasar.Hal tersebut perlu dilakukan untuk menahan gejolak peningkatan harga beras.
"Bulog harus menjadi pelaku (stabilisator), sehingga respon perubahan harga harusnya langsung bisa dilakukan. Dengan begitu bisa menahan perluasan perubahan harga, misalnya dengan operasi pasar. Karena jika perubahan harga sudah meluas, proses normalisasi membutuhkan waktu yang relatif lama dengan pasokan yang lebih banyak," kata pengamat ekonomi sekaligus dosen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana Yogyakarta (UMBY), Widarta MM di Yogyakarta, Rabu (1/2/2023).
Menurut Widarta, selain beberapa hal diatas pemerintah juga perlu memantau sejumlah daerah yang memasuki musim panen. Pemantauan musim panen itu penting agar tidak mengganggu supply dan demand. Karena cadangan beras pemerintah perlu digelontorkan sesuai dengan dinamika supply dan demand di pasaran dengan mempertimbangkan daerah-daerah lumbung beras. Sehingga harga beras tetap terkontrol.
"Daerah-daerah yang notabene adalah lumbung beras, dan sekarang sedang panen raya maka operasi pasar sebaiknya diminimalkan. Dengan begitu, harapan harga dan stock beras di daerah tersebut tetap pada posisi aman. Sehingga ‎petani di daerah tidak 'tersakiti' dengan harga jual beras yang minimal juga konsumen tidak terlalu besar bebannya karena harga masih terjangkau,"ungkapnya.
Widarta mengatakan, ‎apapun alasannya beras merupakan makanan pokok di Indonesia yang sampai saat ini belum tergantikan. Oleh karena itu kenaikan harga beras kedepannya perlu dicegah. Adapun bentuknya bisa dilakukan dengan pemerintah menyesuaikan harga pembelian pemerintah (HPP) yang dapat dijadikan acuan. Sehingga pedagang tidak menaikan harga beras di luar batas wajar. Dengan begitu, petani sebagai produsen maupun pembeli sebagai konsumen semua berada pada posisi aman.
"Pemantauan pasar juga harus sering dilakukan untuk menghindari adanya penimbunan. Apalagi akan segera memasuki bulan puasa dan hari raya Idul Fitri. Sudah menjadi tradisi menjelang hari raya terjadi kenaikan harga komuditas pangan. Buktinya meski bulan puasa masih beberapa waktu harga beberapa komoditas mulai merangkak naik, bahkan minyak goreng pemerintah (minyak kita) pun mulai menghilang di beberapa daerah. Pemerintah perlu serius untuk memantau harga kebutuhan pokok masyarakatnya," paparnya. ‎(Ria)
BERITA TERKAIT
Record Store Day Yogyakarta Bakal Digelar di Bengkel Kopi
MenKopUKM dan Mendag Sepakat Berantas Impor Pakaian Bekas Ilegal, Berikut Langkahnya!
Gospeng dan Pak Tan Sambut Ramadan Lewat Lagu 'Selak Imsyak' Ingatkan Sahur
Kapolda Jateng Tinjau Ledakan Kaliangkrik, Bahan Mercon Termasuk Low Explosive
10 Spot Ngabuburit Favorit Keluarga di Sragen
Tiga Tahun Di-PHK Tanpa Pesangon, Buruh di Jogja Bawa Perusahaan ke Pengadilan
Dua Kakek dan Seorang Pemuda Bobol Rumah Kosong
Polisi Bekuk Tersangka Pembobol Kios Onderdil
OMG Yogyakarta Ajak Milenial Kreatif Ciptakan Lapangan Kerja Baru
Dua Remaja Diserang Sekelompok Pemuda Bersenjata Celurit
Kolaborasi Bersama BRI, Desa Mengulungkidul Sabet Berbagai Penghargaan
Terbongkar! Material Bangunan Dicuri Karyawan Sendiri
Polisi Tak Tutup Kemungkinan Proses Kelompok Korban Pengeroyokan
Benarkah Tiko Aryawardhana Pacar Bunga Citra Lestari?
Cegah Aksi Klithih Meluas, Kapolda DIY Buat Kebijakan Ini
Mak Ganjar Percantik Taman Wisata Embung Blubuk
Awas! Penipuan Siber Berkedok Lapor SPT Pajak via Email Meluas
Hari Ini Penukaran Uang Baru Lebaran 2023 Dibuka
Sabung Ayam Jadi Ajang Perebutan Tahta Singasari
Mengharukan, Video Anak Pelukan Sama Ayahnya di Tahanan Viral di Medsos
Gunakan dengan Bijak, Awas Krisis Air Global