Krjogja.com - KULONPROGO - Penjabat (Pj) Bupati Kulonprogo Drs Tri Saktiyana menjelaskan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kulonprogo telah menyiapkan lima program prioritas pembangunan berkelanjutan Kabupaten Kulonprogo tahun 2024. Yaitu tentang penanganan masalah kemiskinan ekstrim, perwujudan kawasan aerotropolis, pengembangan ekonomi kreatif, peningkatan kelestarian lingkungan hidup dan peningkatan tata kelola pelayanan publik.

"Penyampaian terkait evaluasi capaian kinerja 2022 yang telah kita laksanakan menjadi pertimbangan mendasar dalam proses perencanaan itu untuk kemudian kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Selain itu, tantangan kita adalah, mengoptimalkan peluang tersebut untuk menjawab permasalahan daerah dalam membantu mencapai target kinerja daerah dalam RKPD tahun 2024," kata Tri Saktiyana saat membuka forum konsultasi publik rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024, di Aula Adikarta, Gedung Kaca, Rabu (1/2).

Ditegaskan, pembangunan di Kulonprogo harus fokus pada lima program prioritas tersebut, mengingat kemampuan keuangan terbatas, maka seluruh komponen pemangku kepentingan harus menjalankan program tersebut secara efektif, efisien dan kolaboratif.

"Kami ingatkan OPD dan jajarannya, agar penyusunan program dan kegiatan dalam rencana kerjanya berorientasi pada hasil dan mengarah pada terwujudnya lima prioritas pembangunan daerah tersebut dengan tetap mempertimbangkan prinsip ekonomis, efisiensi, efektivitas dan kolaboratif," tegasnya.

Sementara itu Plt Kepala Bappeda Kulonprogo Eka Pranyata mengatakan maksud dan tujuan konsultasi publik, untuk mendapatkan masukan dan saran guna penyempurnaan rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah Kulonprogo 2024, yang selanjutnya akan disempurnakan berdasarkan hasil kesepakatan dari konsultasi tersebut.

Sedangkan Ketua DPRD Kulonprogo Akhid Nuryati SE menyampaikan, ada empat tahapan proses perencanaan, yakni proses bottom-up dan top-down. Perencanaan yang alirannya dari atas ke bawah maupun kebalikannya dalam hirarki pemerintahan. Kemudian proses teknokratik yaitu dilakukan oleh perencana profesional atau oleh lembaga/ unit organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan. Selanjutnya proses partisipatif yaitu dalam perencanaannya melibatkan stakeholder antara lain dengan musrenbang.

"Berikutnya proses politik yaitu pemilihan langsung Presiden dan Kepala Daerah yang menghasilkan rencana pembangunan hasil proses public choice theory of planning," tegasnya. (Rul)