GUNUNGKIDUL - Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN Bonivasius Prasetya Ichtiarto mengingatkan, hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan sedikit kenaikan prevalensi stunting di sejumlah kabupaten/kota.

Seyogyanya menjadi pemacu semangat melaksanakan upaya percepatan penurunan angka stunting yang sudah gencar dilaksanakan selama ini.

“Jangan malah menyebabkan patah semangat dan menjadi kurang giat berupaya mengentaskan stunting di daerah masing-masing," ujarnya, Minggu (05/02/2023).

Ini ia katakan dalam pertemuan dengan tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunungkidul secara terpisah. Kunjungan kerja ke Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunungkidul dilakukan.

Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan secara nasional prevalensi stunting mengalami penurunan sebesar 2,8%, dari 24,4% di tahun 2021 menjadi 21,6 persen pada akhir 2022.

Walaupun secara nasional SSGI menunjukkan penurunan prevalensi stunting, namun terdapat 5 provinsi yang justru mengalami kenaikan yaitu Sulawesi Barat, Papua, NTB, Papua Barat, dan Kalimantan Timur. "Pada provinsi yang mengalami penurunan prevalensi pun, masih terdapat sejumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan," katanya.

Mewakili Wakil Bupati selaku Ketua TPPS, Sekretaris Daerah (Sekda) Kulonprogo Triyono kepada Deputi Pengendalian Penduduk dan Direktur Analisa dampak Kependudukan Faharuddin menyampaikan, sebagai kabupaten dengan angka stunting terendah di DIY.

Menurut SSGI 2021 (14,9%), pihaknya selama 2022 sangat giat melakukan berbagai intervensi spesifik maupun intervensi sensitif makin menurunkan angka stunting.

“Maka kami sangat terkejut ketika SSGI 2022 diumumkan, karena kami tinggal menurunkan satu persen saja sudah bisa mencapai target nasional 2024. Tapi Kulonprogo justru dinyatakan naik angka stuntingnya dan menduduki peringkat tertinggi kedua di bawah Gunungkidul, walaupun kenaikannya tidak mencapai satu persen” kata Triyono.

Senada dengan Sekda, Kepala Dinas Kesehatan Kulonprogo Sri Budi Utami memaparkan, pihaknya memiliki data prevalensi stunting yang dianggap lebih akurat dibanding hasil SSGI.

“Kami mendata dengan pengukuran di setiap Posyandu dan hasilnya berupa data by name by address. Data yang kami miliki tersebut menunjukkan prevalensi kami di akhir tahun 2022 sudah sedikit di bawah 10%.” ungkap Utami.

Hal sama juga disampaikan oleh Siti Sholikhah Kepala Bidang Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB).

Sementara itu, pernyataan senada disampaikan oleh Ketua TPPS Gunungkidul, Wakil Bupati Heri Susanto.

“Kami sampaikan kepada Deputi ini bukan dalam rangka defense, tapi kami ingin memohon arahan apa yang harus kami tingkatkan lagi dalam usaha yang kami rasakan sudah dilakukan dengan penuh kesungguhan selama ini,” ungkap Heri di hadapan Deputi dan TPPS Gunungkidul.

Melanjutkan apa yang disampaikan Wakil Bupati, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3AKBPMD) Sujarwo melaporkan penanganan stunting di Gunungkidul sudah sesuai arahan dari pemerintah mulai dari Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Rencana Aksi Nasional/Daerah.

TPPS telah terbentuk dari tingkat kabupaten sampai kalurahan, demikian juga Tim Pendamping Keluarga juga telah terbentuk di setiap kalurahan.

Sama seperti disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kulonprogo, Sujarwo juga menyampaikan  angka stunting yang ditunjukkan oleh e-PPGBM.

Prevalensi Stunting Gunungkidul tahun 2022 sebesar 15,42% jauh lebih rendah dari hasil SSGI yang angkanya sebesar 23.5%. E-PPGBM merupakan plikasi Aplikasi elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis masyarakat.

Hadir bersama Heri Susanto SKom MSi (Wakil Bupati Gunungkidul), Kepala Bappeda Sri Suhartanto, Kepala Dinas Kesehatan Dewi Irawaty dan Kepala Dinas Dukcapil Makus Tri Munarja.

Menanggapi kegalauan para anggota TPPS Kulonprogo dan Gunungkidul, Deputi Bonivasius mengharapkan untuk tidak terlalu memikirkan perbedaan hasil pengukuran prevalensi stunting antara SSGI dengan e-PPGBM maupun metode pengukuran lainnya, sebab memang prosedur dan asumsinya berbeda.

Mengakhiri kunjungan kerjanya di Kulonprogo dan Gunungkidul yang disertai oleh Kepala Perwakilan BKKBN DIY, Deputi Pengendalian Penduduk menyampaikan apresiasinya kepada TPPS Kulonprogo dan Gunungkidul yang akan tetap gencar mengupayakan percepatan penurunan stunting di Provinsi DIY. (Jay)