KARANGANYAR - Pilar-pilar sosial di Indonesia diminta tanggap dengan situasi di lingkungannya. Mereka merupakan perpanjangan tangan pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi problem sosial.

Termasuk mengatasi kemiskinan yang dipicu bencana alam. Tak dapat dipungkiri, korban bencana alam kehilangan mata pencaharian dan kesempatan memulihkan ekonomi.

Uluran tangan dari pemerintah melalui data konkrit yang dihimpun para penggerak sosial diharapkan membantu para korban bangkit dari keterpurukan kemudian mandiri.

Penyuluh Sosial Ahli Madya Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Kementrian Sosial, Tri Wiyanto kepada wartawan usai menghadiri forum peningkatan kapasitas pilar-pilar sosial di Karanganyar, Minggu (12/2/2023).

Dalam kesempatan itu diundang para pilar sosial masyarakat seperti Ketua Rt, Rw, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan sebagainya.

Dalam kesempatan sebelumnya, pilar sosial yang diundang meliputi pendamping program keluarga harapan (PKH), tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), Karangtaruna, sistem layanan dan rujukan terpadu (SLRT), taruna siaga bencana (Tagana) dan pekerja sosial masyarakat (PSM).

"Kemensos terhubung dengan instansi lain terkait penanganan bencana alam. Kami punya Command Centre yang terkoneksi dengan berbagai instansi seperti BMKG. Tujuannya, mengatasi problem sosial segera saat terjadi bencana alam," katanya.

Ia menyontohkan ketika terjadi banjir bandang di suatu wilayah. Satuan tanggap bencana milik pemerintah maupun ormas bergerak menangani dampak banjir. Kemudian Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) maupun pendamping PKH dapat mengusulkan korban banjir untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah," jelasnya.

Para pilar sosial itu bertugas menyajikan data riil korban terutama kondisi perekonomian. Tak kalah penting penanganan psikologis bagi anak-anak korban bencana alam.

Sementara itu Anggota Komisi VIII DPR Paryono meminta pemerintah daerah cepat tanggap problem sosial. Sajian data menjadi faktor urgen penanganan masalah. Para pilar sosial diandalkan menyajikan data riil dari tingkat bawah agar diproses oleh pemegang kebijakan.

"Data ini sangat dinamis. Sampai kapanpun data jadi persoalan serius. Kita tidak boleh lepas data. Dari semula miskin jadi mampu atau sebaliknya. Untuk menyajikan data ini, secara aturan boleh dari bawah dari desa ke atas. Juga ada usulan langsung dari pusat," katanya.

Ia menyoroti pula graduasi penerima bantuan pemerintah. Peran pilar sosial sangat dibutuhkan.

"Ada yang tidak berani atau tidak mau menggraduasi. Padahal potensi graduasi ini mencapai 5 juta keluarga. Misalnya berhasil digraduasi, anggaran bisa dialihkan ke obyek lain yang belum tertangani," ujar dia. (Lim)