Krjogja.com - YOGYA - Dewan Pengurus Pusat (DPP), Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) menggelar Kongres II KSPN di Ballroom LPP Garden Hotel Yogyakarta, Rabu (15/2/2023). Salah satu agenda utama kongres adalah pemilihan Presiden KSPN periode 2023-2028, di samping sidang-sidang yang membahas isu-isu ketenagakerjaan terkini.

Kongres diikuti tak kurang 125 delegasi dari KSPN dan anggota afiliasi KSPN yaitu, Federasi Buruh Indonesia (FBI), Federasi Serikat Pekerja Mandiri Tanah Air (FSPMTA) dan FSPM Indonesia.

Sekretaris Jenderal KSPN sekaligus ketua panitia kongres, Ahmad Mustaqim menuturkan, melalui kongres ini KSPN berharap pemerintah semakin memperhatikan hak-hak pekerja dan buruh sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu meminta asosiasi pengusaha untuk memperhatikan kesejahteraan para pekerja dan buruh dengan memberikan upah sesuai kebutuhan hidup layak di setiap daerah.

"Kami (KSPN) berkomitmen pada visi dan misi organisasi yaitu terus memperjuangkan kesejahteraan pekerja dan buruh di Indonesia," terang Mustaqim kepada wartawan di sela kongres.

Hadir dalam acara pembukaan kongres antara lain, Kresensia Harianja (Kementerian Tenaga Kerja RI) yang membuka kongres, perwakilan Polda DIY, perwakilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY dan kabupaten/kota serta perwakilan BPJS Ketenagakerjaan DIY.

Menurut Mustaqim, salah satu isu penting yang dibahas dalam sidang kongres adalah soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Sikap KSPN masih menolak aturan tersebut, lantaran masih banyak pasal-pasal yang merugikan pekerja dan buruh, utamanya soal kontrak dan kompensasi.

Terkait dengan tantangan digitalisasi industri yang bisa menggeser peran manusia (diganti mesin otomasi), menurut, Mustaqim, pihaknya tidak lupa memberikan pelatihan kewirausahaan kepada para anggotanya (pekerja, buruh) melalui forum edukasi dan diskusi.

"Diharapan mereka mempunyai bekal keterampilan dan siap berwirausaha jika sewaktu-waktu terdampak pemutusan hubungan kerja, sehingga mereka tetap bisa menunjang ekonomi keluarga," pungkasnya. (Dev)