Krjogja.com - SEMARANG - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta presiden Indonesia berikutnya berani melanjutkan hilirisasi di segala sektor, apapun risikonya. Pasalnya, kata dia, hilirisasi berhasil membuka 10,5 juta lapangan pekerjaan di Indonesia.

"Apapun risikonya, pemimpin Indonesia berikutnya harus berani dan tetep hilirisasi ini diteruskan karena membuka lapangan kerja 10,5 juta," kata Jokowi saat menghadiri Rakornas Pemenangan Pemilu Partai Amanat Nasional (PAN) di Semarang, Jawa Tengah, Minggu (26/2/2023).

Dia mengatakan saat ini pemerintah telah menghentikan ekspor bahan mentah (raw material), meski Indonesia dimusuhi oleh negara-negara lain. Jokowi meminta presiden berikutnya untuk tidak menghentikan kebijakan hilirisasi ini.

"Jangan sampai berbelok lagi, yang namanya ekspor bahan mentah kita geser jadi ekspor barang setengah jadi atau barang jadi. Meskipun risikonya kita banyak dimusuhi negara-negara lain. Karena pabrik-pabrik disana, industri di sana menjadi stop karena bahan mentahnya tidak kita ekspor. Itu yang namanya hilirisasi," ujarnya.

Adapun pemerintah telah menghentikan kebijakan ekspor bahan mentah nikel pada 2020 lalu. Hal ini membuat Indonesia digugat Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Kendati kalah dalam gugatan ini, Jokowi menekankan Indonesia tidak boleh mundur dan ragu dengan kebijaan penghentian ekspor bahan mentah. Dia meyakini Indonesia tak akan bisa menjadi negara maju apabila kembali membuka ekspor bahan mentah.

"Kalah jangan mundur. Kalau kita kalah kemudian kita ragu dan berbelok lagi ekspor bahan mentah, sampai kapan pun negara ini tidak akan menjadi negara maju. Itu selalu saya ulang ulang kepada menteri. Ya kita kalah, tapi terus maju," tutur Jokowi.

Menurut dia, pemerintah telah mengajukan banding atas kekalahan dari gugatan Uni Eropa ke WTO. Jokowi menyebut yang terpenting Indonesia terus mempersiapkan industri hilirisasi sehinga apapun hasil banding nantinya industri dalam negeri sudah siap.

"Saat kita banding digugat, banding, industri kita sudah siap. Kalau kita dibuka, industri kita sudah siap. Nikel kita sudah siap sekarang ini," ucapnya.

Usai nikel, pemerintah akan menghentikan ekspor bahan mentah bauksit pada Juni 2019 nanti. Jokowi pun sudah siap apabila China melayangkan gugatan atas kebijakan penghentian ekspor bahan mentah bauksit.

"Padahal hati-hati 90 persen ekspor bahan mentah bauksit kita itu ke Tiongkok. Enggak tahu dia nanti gugat kita enggak. Kalau digugat ya berarti nikelnya digugat Uni Eropa, bauksitnya digugat Tiongkok, karena 90 persen ekspor bahan mentah kita ke sana," jelas Jokowi.

Dia menjelaskan pemerintah akan melakukan penghentian ekspor bahan mentah lainnya seperti, timah, tembaga hingga emas secara bertahap. Jokowi menyampaikan Indonesia mendapatkan nilai tambah yang besar dari kebijakan ini.

"Nikel itu waktu kita setop ekspor kita di Rp17 triliun, setelah sekarang menjadi barang jadi, barang setengah jadi ekspor kita sudah di angka Rp450 triliun," ucapnya.

"Dari situlah negara mendapatkan yang namanya pajak penghasilan, Pajak PPN, Pajak Karyawan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dapat bea eskpor kalau kita ikut tadi. Perusahaan itu seperti di Freeport, kita dapat deviden, dapat royalti, dari situlah masuk sebagai penerimaan negara," imbuh Jokowi. (*)