Krjogja.com - PURBALINGGA – Hingga 2022, angka kemiskinan di Purbalingga pada kisaran 15,30 persen, turun tipis dari tahun sebelumnya yang terpaku pada angka 16,24 persen. Sebanyak itu pula warga miskin yang rentan terhadap pangan, papan, kesehatan dan pendidikan.

“Nah, komitmen kami mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok masyarakat, utamanya pangan dan papan secara layak,” tutur Bupati Tiwi, melalui saluran WhatsApp Selasa (28/2/2023).

Di Purbalingga, lanjut Tiwi, terdapat ratusan lansia yang hidup sebatangkara. Tidak lagi mampu bekerja dan tanpa keluarga, kelompok ini hidup dari belaskasih tetangga.

"Untuk kelompok ini, kami jalankan program Rantang Berkah," ujarnya.

Rantang berkah merupakan paket makanan siap santap. Dengan menu nasi dan lauk pauk sayur dan protein hewani serta buah. Dua porsi nasi rames perhari bisa menjadi solusi instan, setidaknya pada hari itu.

Program yang diluncurkan sejak Maret 2019 itu merupakan solusi instan urusan perut kaum lansia lemah dan tidak berdaya di Purbalingga. Dua porsi nasi rames perhari bisa menjadi solusi instan, setidaknya pada hari itu.

Jumlah penerima manfaat program Rantang Berkah itu pun naik setiap tahun. Pada 2022, sedikitnya 510 lansia secara rutin menerima dua porsi makanan siang dan makan malam dalam paket rantang berkah tersebut.

Tidak hanya bagi lansia, Pemkab Purbalingga pun menjangkau kelompok rentan lainnya. Sepanjang 2022, disalurkan santunan kematian bagi 32 keluarga tidak mampu, santunan untuk 5 ribu anak yatim piatu, bantuan beras dan lele sebanyak 11.866 paket untuk masyarakat tidak mampu.

Ada juga bantuan kepada penyandang disabilitas berupa alat bantu dengar, alat bantu jalan, kursi roda dan lainnya. Bantuan untuk 300 Orang Dengan Kecatatan Berat (ODKB). Bantuan kebencanaan untuk 457 KK (1.657 jiwa), bantuan panti untuk panti asuhan, panti wredha, yayasan dan lainnya, juga Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada petani dan buruh pabrik sebanyak 1.550 orang.

Untuk menyediakan papan yang layak, Pemkab Purbalingga menjalankan program renovasi 1.306 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan anggaran total yang dikucurkan mencapai Rp 16,3 Miliar.

"Selain melalui anggaran pemerintah, juga berkolaborasi dengan Baznas, Dana Desa dan CSR (Corporate Social Responsibility)," ujar Tiwi.

Pemkab pun berupaya keras meningkatkan capaian akses air minum layak melalui program pembangunan Sarana Penyediaan Air Minum (SPAM) Pedesaan. Total anggaran yang dikucurkan mencapai Rp 11,1 Miliar. Anggaran itu dari DAK (Dana Alokasi Khusus) Rp 7,5 Miliar untuk 1.527 Sambungan Rumah (SR), hibah air minum perdesaan Rp 1,3 Miliar untuk 618 SR dan SPAM berbasis masyarakat Rp 2,3 Miliar untuk 636 SR.

"Hasilnya capaian akses air minum layak terus meningkat dan pada 2022 menjadi 94,08 persen," ujar Tiwi.

Pemkab juga menjaga kesehatan masyarakat dengan meluncurkan program penyediaan sistem limbah domestik. Terlaksana 1.025 sambungan rumah dengan anggaran sebesar Rp 1,876 Miliar. Hasilnya, capaian akses sanitasi layak meningkat menjadi 94,81 persen.

"Kabupaten Purbalingga juga mendapatkan predikat sebagai daerah yang sudah bebas dari Buang Air Besar Sembarangan (BABS),". (Rus)