Krjogja.com -

KLATEN  - Pemerintah Kabupaten Klaten meraih penghargaan Cakupan Semesta Jaminan Kesehatan atau Universal Health Coverage (UHC) dari BPJS Kesehatan.  Penyerahan penghargaan dihadiri Wakil Presiden Ma’ruf Amin, dan diterima Bupati Klaten, Sri Mulyani, di Balai Sudirman, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (14/03/2023).

Sri Mulyani usai menerima penghargaan menyampaikan terimakasih pada jajaran Pemkab Klaten dan BPJS, serta semua pihak yang telah mewujudkan capaian UHC.

“Terimakasih pada Pemkab Klaten dan BPJS atas kerjasama mewujudkan UHC Klaten 96%. Ini kebanggaan kita bersama, karena Klaten menjadi satu-satunya kabupaten di Jawa Tengah yang meraih UHC,” kata Bupati.

Kepala Cabang BPJS Kesehatan Klaten-Boyolali, Maya Susanti mengatakan, kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Klaten tahun 2023 mencapai 96,2%.

Dari jumlah penduduk di Klaten 1.277.455 jiwa,  yang sudah masuk dalam kepesertaan JKN sebanyak 1.226.688 jiwa. Dengan pencapaian UHC Kabupaten Klaten, kini masyarakat tidak perlu lagi menunggu 14 hari setelah didaftarkan kepesertaannya.

Menurut Maya, Klaten menggunakan strategi peningkatan pencapaian kepesertaan dengan memegang empat pilar. Pilar pertama dari BPJS Kesehatan, mengajak mitra/stakeholder untuk mendukung UHC melalui Program  CSR dan donasi melunasi tunggakan melalui program crowdfunding.

Jemput bola ke desa-desa melalui program MCS (Mobile Customer Service) agar memudahkan masyarakat mendaftar sebagai peserta, mengupdate data kepesertaan, reaktifasi kepesertaan PBI JK dan  Telemarketing dan canvassing terhadap Badan Usaha yang belum mendaftar.

Pilar Kedua, dari Dinas Kesehatan melakukan penambahan kuota eksisting peserta PBPU dan BP/PD Pemda.

Pilar Ketiga, dari Dispermendes mendaftarkan Penggunaan ADD (Alokasi Dana Desa) untuk peserta PPU BU. Pilar terakhir yaitu Penggunaan ADD untuk peserta PPU BU. Adanya CSR mendukung Dispermendes mengembangkan desa yang dipunyai untuk berkontribusi terhadap penambahan peserta.

Salah satu peran Dispermandes adalah, adanya Desa JKN yaitu Desa Ponggok dan Desa Wunut. Desa Ponggok melakukan upaya mandiri dengan membiayai warganya di bidang kesehatan untuk didaftarkan ke dalam program JKN melalui (Badan Usaha Milik Desa) BUMDes Tirta Mandiri.

Desa Ponggok menjadi satu-satunya desa pelopor di Jawa Tengah yang menjadi uji coba Desa JKN, bersama 19 desa lainnya di seluruh Indonesia.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Nyantosani mengatakan dipilar kedua ini Dinas Kesehatan berperan menggunakan anggaran APBD guna mengoptimalkan masyarakat yang masuk kedalam kriteria yang perlu dibantu atau disubsidi. (Sit)