Krjogja.com - YOGYA - Yogyakarta menjadi salah satu daerah contoh pengelolaan stunting yang dilakukan tidak hanya dari sisi struktural. Namun juga menerapkan peran kultural dalam pendekatan kepada masyarakat.

"Sebab pendekatan struktural saja tidak cukup. Harus pula diimbangi pendekatan secara kultural yang langsung mengena ke masyarakat. Karena itu kami juga melibatkan seluruh pemangku kepentingan, pemerintah, swasta, organisasi dan lainnya agar percepatan penurunan stunting ini segera terealisasi," jelas Staf Khusus Wakil Presiden RI KH Imam Azis di sela Focus Group Discussion (FGD) dengan tema 'Penajaman Strategi Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting' di Hotel Grand Mercure Yogyakarta, Jumat (17/03/2023).

Ditambahkan, pihaknya mengapresiasi angka penurunan stunting di DIY cukup tinggi. Bahkan ada kecenderungan percepatan tersebut sudah terjadi.

Sementara Deputi Bidang Dukungan Kebijakan PembangunanManusia dan Pemerataan Pembangunan Setwapres RI Dr Suprayoga Hadi mengatakan, beberapa kultur budaya masih mendukung potensi stunting semisal nikah muda dan lainnya. Sehingga perlu dukungan berbagai pihak untuk merubah perilaku budaya, selain meningkatkan gizi bagi ibu hamil.

"Percepatan penurunan stunting ini sudah berdasar pada Perpres No 72 Tahun 2021 dengan target mencapai 14 persen pada 2024 dengan Wakil Presiden sebagai pengarah langsung," katanya.

Rektor UNU Yogyakarta Widya Priyahita Pudjibudojo mengatakan, kegiatan tersebut merupakan kerja bersama Sekretariat Kabinet (Setkab) Republik Indonesia (RI) dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kesejahteraan Keluarga (Pusdeka) Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Yogyakarta.

Selain itu UNU Yogyakarta berkomitmen menjadikan penanganan stunting sebagai salah satu isu prioritas dalam implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi (PT) untuk mendorong lahirnya jaringan kerja di wilayah DIY, bersinergi dan berbagi peran dalam upaya percepatan penanganan stunting.

"Juga mendorong lahirnya jaringan kerja PTNU se-Indonesia untuk bersinergi dan berbagi peran dalam upaya percepatan penanganan stunting di Indonesia. Para pihak yang hadir berkomitmen untuk menyuarakan lebih luas pentingnya isu stunting sekaligus mengajak multi-pihak, baik masyarakat, pemuka sosial-keagamaan, media, pemerintah serta pelaku industri dan filatropi untuk bersinergi dan meningkatkan peran sertanya dalam percepatan penanganan stunting di Indonesia," ucapnya. (Feb)