DENPASAR - Penanganan permasalahan pada masyarakat melalui media massa menjadi sangat penting bagi suatu pemerintahan. Karena seperti diketahui bersama, pemberitaan-pemberitaan di media massa mampu menimbulkaan kegaduhan dan opini liar di masyarakat yang menimbulkan ketidakpercayaan pada pemerintah.

Namun Pemda berhasil mengelola hal itu dengan baik. Bahkan Pemda DIY berhasil meraih penghargaan PR Indonesia Awards (PRIA) 2023 pada kategori manajemen krisis dan pasca krisis. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Sekertaris Umum BPP Perhumas Indonesia, Fardila Rachmilliza pada Koordinator Substansi Hubungan Masyarakat, Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY, Ditya Nanaryo Aji, di Aston Hotel and Convention Center, Denpasar, Bali.

Kepala Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY Imam Pratanadi di Yogyakarta,Sabtu (18/3) mengungkapkan, menyampaikan kebijakan yang dibuat oleh Pemda bukan sesuatu yang mudah. Perlu kecermatan dan kejelian agar tidak terkesan tumpang tindih sehingga membingungkan masyarakat. Begitu pula dengan pemberitaan mengenai isu-isu strategis yang seringkali diframing buruk oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga menimbulkan konflik berkepanjangan.

"Manajemen krisis kami terhadap pemberitaan isu di tengah masyarakat memang bukan pekerjaan mudah. Tidak mudah tetapi bukan berarti tidak bisa. Ini terus kami upayakan agar bisa menyajikan informasi dari sisi pemerintah yang mampu mengademkan masyarakat,"ungkap Imam.

Imam menyatakan akan terus berupaya mengoptimalkan manajemen krisis melalui pemberitaan agar tiap kebijakan pemerintah bisa sampai dengan baik pada masyarakat. Ia juga berharap, akan mampu mengedukasi masyarakat untuk bisa menilai pemberitaan tidak hanya dari satu sisi saja, namun bisa lebih berimbang.

Sementara itu usai menerima penghargaan, Ditya mengatakan, fokus penanganan manajemen krisis memang menjadi hal yang sangat penting mengingat saat ini, banyak sekali isu-isu liar yang berkembang di masyarakat. Oleh karenanya, Pemda DIY dengan serius menangani permasalah tersebut agar membendung pemberitaan-pemberitaan yang tidak berimbang oleh media.

"Seringkali ada isu-isu yang diberitakan berat sebelah oleh media dan di telan mentah oleh masyarakat. Ini berbahaya, dan kami bertanggungjawab untuk menyajikan info secara berimbang dari sisi pemerintah. Kalau tidak, akan sangat membahayakan karena masyarakat akan kehilangan kepercayaan pada pemerintah," terang Ditya.

Ditya menjelaskan, salah satu parameter keberhasilan pemerintahan adalah tingkat kepercayaan publik. Apabila kepercayaan publik telah didapat, tentu pemerintah akan lebih mudah membangun dan menerapkan kebijakan untuk melayani masyarakat. Oleh karena itu, sudah selayaknya pemerintah daerah memberi porsi khusus pada manajemen krisis.
Meskipun menurutnya penghargaan yang diterima ini bukan tujuan utama, dan hanya sebagai salah satu efek positif atas kinerja manajemen krisis. Namun tidak dipungkiri, hal ini menjadi suntikan semangat tersendiri bagi Pemda DIY. Atas apresisi ini Ditya berharap bisa menjadi cambuk untuk Ia dan timnya meningkatkan kinerja menjadi sumber informasi yang valid bagi masyarakat.

PRIA 2023 mengusung tema 'Komunikasi untuk Peradaban Negeri'. Tahun ini, total entri mencapai 836 dari 236 instansi. Jumlah ini meningkat 6,4 persen dibandingkan PRIA 2022. Masing-masing entri bertanding untuk menjadi yang terbaik di kategori Owned Media, Kanal Digital, Manajemen Krisis, Laporan Tahunan, Program CSR, Program PR, dan Departemen PR.
Penjurian sesi nonpresentasi telah dilaksanakan pada 13 Februari – 14 Februari 2023 di Jakarta. Penjurian dilanjutkan dengan sesi presentasi pada 14 Februari – 17 Februari 2023. Kedua penjurian dilaksanakan secara hibrida dengan melibatkan 16 juri mulai dari kalangan praktisi PR senior, jurnalis terkemuka, akademisi senior, hingga PR Gurus.

Menurut Asmono Wikan, founder dan CEO PR INDONESIA, pertumbuhan jumlah peserta kompetisi PRIA yang selalu meningkat setiap tahun menunjukkan bahwa antusiasme praktisi PR lintas sektor untuk terus-menerus merawat kerja-kerja komunikasi tidak pernah pudar. Asmono yang turut menjuri untuk Program PR dan Departemen PR ini juga melihat cukup banyak perubahan signifikan, terutama dari peserta kategori Program PR.

Peserta mulai meninggalkan pengukuran berbasis advertising value equivalency (AVE) dan beralih menggunakan pengukuran berbasis AMEC. Tahun ini, ia juga menemukan wajah-wajah baru yang membuat latar belakang peserta menjadi semakin berwarna dan karya PR menjadi lebih beragam. (Ria)