Krjogja.com - YOGYA - Ulama merupakan individu yang memiliki pemahaman mendasar dan kuat terhadap seluk-beluk wawasan keagaman. Mulai dari dasar-dasar agama hingga kasus khusus yang memerlukan validasi keilmuan agama, sehingga pengetahuannya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya di hadapan Allah SWT.

"Meski begitu tantangan terhadap para ulama tidak hanya pada penguasaan terhadap keilmuan, tapi juga pemahaman kepada konteks zaman yang bisa jadi, terdapat fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian yang belum terdapat di dalam literatur. Hal ini tentu saja menuntut kejelian seseorang, kepada unsur-unsur fenomena atau kejadian tersebut, sehingga dapat memutuskan sebuah perkara dengan seadil-adilnya, baik dihadapan manusia maupun di hadapan Sang Khalik," ujar PJ Walikota Yogyakarta Sumadi SH MH dalam sambutan tertulis yang dibacakan Drs Yunianto Dwisutono, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkot Yogya pada pelantikan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (DP MUI) Kota Yogya masa bakti 2023-2028, di Aula Balaikota Timoho, Yogya, Sabtu (18/3).

Lebih lanjut dikatakan Sumadi, dalam sejarah bangsa Indonesia, keberadaan ulama dan cendekiawan muslim memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat. "Perspektif yang adil dan kontekstual, sekaligus sarat dengan nilai-nilai keislaman, dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun fiqih, serta cara komunikasi yang bisa diterima, menjadi kunci bagaimana publik dapat mempercayai dan mencintai ulama," tuturnya.

Kepengurusan DP MUI Kota Yogyakarta periode 2023-2028 yang merupakan hasil Musda MUI Kota Yogya, 11 Februari 2023 lalu dilantik Ketua DP MUI DIY Prof Dr KH Machasin MA. Terpilih menjadi Ketua Umum (Ketum) DP MUI Kota Yogyakarta masa bakti lima tahun ke depan adalah Prof Dr H Muhammad Chirzin MAg. Dalam kepengurusan ini Muhammad Chirzin didampingi pengurus terpilih lainnya yaitu Dr Drs H Rifa'i Abubakar MA (Wakil Ketum), Prof Dr H Kamsi MA (Ketua), Drs H Muhammad Asyrofi (Ketua), H Abdul Halim SAg (Ketua).

Sekretaris Umum (Sekum) Muhammad Sahidin SAg MSi, H Anas Yusuf SSos I (sekretaris), Agus Sutrisno S SosI (sekretaris). Bendahara Umum: Drs H Suparto MA, Purwoko Widodo SE (bendahara), Hj Wahyunah SAg (bendahara), Hj Aini Maslihatin SE MM (bendahara). Kepengurusan dilengkapi Komisi-komisi yakni: Komisi Fatwa dan Hukum, Komisi Pendidikan dan Bina Genarasi Muda, Komisi Perempuan, Remaja dan keluarga, Komisi Dakwah, Komisi Kerukunan dan Ukhuwah, Komisi Seni Budaya Islam dan Komisi Ekonomi dan Bina Kesejahteraan Umat. (Rar)