Krjogja.com - YOGYA - Sesuai amanat UU No 33 Tahun 2014, produk yang masuk, beredar dan diperdangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Hal ini merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat.

Penegasan itu dikatakan Menag RI Yaqut Cholil Qoumas dalam sambutan yang dibacakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY Dr Masmin Afif dalam Kampanye Wajib Sertifikasi Halal 2023 di Teras 1 Malioboro Yogyakarta, Sabtu (18/3/2023). Kegiatan tersebut merupakan bagian yang digelar serentak di 1.000 titik seluruh Indonesia.

Menurut Masmin, pendaftaran on the spot Sertifikasi Halal ini untuk turut mensukseskan usaha yang dilakukan Pelaku UMK. “Bapak Ibu tenang saja, sudah ada biaya yang disiapkan pemerintah, gratis dan mendapat sertifikat. Nantinya dapat mengembangkan usahanya, syukur-syukur berhasil go international,” ungkap Masmin.

Saat ini Kemenag menyediakan anggaran untuk 10 juta sertifikat. “Baru terpakai 1,9 juta, sisa kuota masih banyak sekali. Presiden melalui Menag meminta seluruh Kemenag se-Indonesia agar membantu pelaku mengurus sertifikasi halal. Harapannya roda perekonomian semakin bergerak dan meningkat,” urainya. (Feb)