Pengelolaan Pajak Daerah di Kulonprogo Belum Optimal

user
Ivan Aditya 28 Maret 2023, 12:55 WIB
untitled

Krjogja.com - KULONPROGO - Pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Kulonprogo dalam tahun 2022 dinilai DPRD setempat belum optimal. Padahal potensinya sangat baik setelah adanya Bandara YIA. Hal itu dikatakan Ketua DPRD Kabupaten Kulonprogo Akhid Nuryati SE.

"Terutama tidak hanya dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P2), tetapi juga pajak penghasilan, pajak perhotelan, reklame, dan lainnya tidak menunjukkan optimisme dari pemkab untuk optimalisasi pendapatan akibat dampaknya bandara. Tentu beberapa sektor lainnya naik pula," katanya, Senin (27/03/2023).

Akhid menyatakan untuk pajak yang lain, seperti tunggakan pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) banyak belum bisa diambil. "Sudah kerja sama dengan kejaksaan, tapi belum bisa tereksekusi karena regulasi pendukung seperti perbup belum ada. Sedangkan untuk pajak hotel, sebenarnya Dafam Signature Hotel di dekat bandara sudah lama operasional, tapi belum optimal. Kalau parkir dalam bandara sudah bagus karena ada alatnya," ucapnya.

Selain itu, Akhid juga menyoroti tentang pengelolaan sampah. Sebab retribusi pengelolaan sampah dilihat belum optimal pula. Karena menitik rekomendasi DPRD Kulonprogo, seharusnys setiap desa ada Bank Sampah, dan program lainnya, retribusi sampah ini belum banyak tergarap.

Lebih lanjut, tujuh program dari Pemda DIY diantaranya Bedah Menoreh, menurut Akhid, seharusnya pemkab bisa menggunakan dana keistimewaan (dais), karena kawasan selatan dan menoreh ini merupakan Satuan Ruang Strategis (SRS) Keistimewaan yang mestinya bisa dimaksimalkan. Sehingga beberapa program wilayah selatan dan menoreh ini bisa menggunakan dais. "Tetapi ini memang tidak terlihat serius dalam LKPJ TA 2022," tandasnya.

Bedah Menoreh ini merupakan spiritnya Kulonprogo, tetapi programnya tidak signifikan. Nanti akan kesusul, jalan tol, kemudian asrama haji. Harapannya tahapan yang dulu sudah disampaikan mengenai bedah menoreh, seperti pembebasan tanah, infrastruktur harusnya sesuai jadwal yang ditentukan pada waktu itu. Sehingga apa yang disampaikan daya ungkitnya bagi masyarakat sekitar belum serius. (Wid)

Kredit

Bagikan